Megawati: Saya Sudah Ngomong, Pak Sigit Tuh Sudah Waktunya Diganti

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 9 Nov 2026, 17:20
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (Tangkapan Layar)

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku telah lama menyuarakan perlunya pergantian Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pernyataan itu kembali disampaikannya setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Megawati saat berpidato di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Senin, 9 November 2026. Ia menyebut sudah pernah mengingatkan bahwa masa jabatan Listyo seharusnya diakhiri dan digantikan oleh sosok lain.

"Tahun berapa kan saya sudah ngomong, bahwa itu Pak Sigit tuh sudah waktunya, aduh, diganti," ujar Megawati.

Megawati menegaskan, pernyataannya tersebut tidak didasari rasa iri maupun kebencian terhadap Listyo Sigit. Ia menyebut pandangannya mengenai pergantian Kapolri itu berangkat dari ketentuan aturan yang berlaku.

"Saya tidak sirik, tidak benci, tidak hanya ngomong, tapi apa? Karena aturan," ujar Megawati.

Baca Juga: Danlanud Sjamsudin Noor: Helikopter Jatuh di Barito Layak Terbang Sebelum Operasi

Dalam kesempatan yang sama, Megawati turut menyinggung isu penyadapan yang sebelumnya pernah dikaitkan dengan dirinya. Ia menjelaskan alasan tidak menggunakan telepon seluler dengan mengingatkan bahwa dirinya juga pernah menjadi korban penyadapan.

"'Oh, Ibu apa enggak punya ponsel?' Lho, saya memang enggak punya ponsel, memang enggak punya aku. Kenapa? Saya kan bilang. Ini viral lagi, toh. Bilangnya lho, 'Karena saya orang yang disadap.' Nah, buktinya? Ayo," ujar Megawati.

Ia kemudian mengajak para kader untuk berani menyampaikan kebenaran dan tidak merasa takut. Megawati mengaku kesal karena sebagian kader dinilai belum cukup berani bersuara ketika dirinya maupun partai mendapat sindiran.

"Tepuk semua, dong! Supaya kamu juga harus mengatakan kebenaran, tahu ndak? Jangan takut! Jengkel saya," kata Megawati.

Megawati juga mengingatkan bahwa setiap kader PDI-P harus memiliki keyakinan dan keteguhan dalam menjalankan perjuangan partai. Menurutnya, keberanian menyuarakan kebenaran harus disertai dengan kesabaran.

"Semua mau masuk PDI Perjuangan untuk nyari apa? Yang namanya adalah apa, mesti punya keyakinan, mesti punya keteguhan. Dengan itu harus ada apa, keberanian untuk menyatakan kebenaran. Setelah itu kesabaran," tutur Megawati.

Menutup pesannya, Megawati mengutip ungkapan dalam bahasa Sanskerta yang bermakna bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang.

"Satyam eva Jayate! Kemenangan pasti benar, kebenaran pasti menang!" kata Megawati.

Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal. Ketiganya yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin mengatakan, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat," kata Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026.

Asep menjelaskan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung selama periode 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan tindakan tersebut tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Penyidik juga menduga para tersangka berupaya menghilangkan jejak penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Dalam proses penyidikan, polisi menyita 11 telepon seluler, satu tablet iPad, serta empat USB flash drive sebagai barang bukti.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.