Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keterangan kepada pers di Jakarta, Senin, 9 November 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penyidik Polri memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi mengenai temuan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Yusril mengatakan, proses penyidikan yang melibatkan empat perwira tinggi Polri tersebut masih berjalan. Karena itu, informasi teknis terkait hasil pemeriksaan dan temuan dalam perkara menjadi tanggung jawab penyidik.
"Detail-detailnya kita serahkan pada penyidik. Kalau soal teknis temuan-temuan dari penyidik, itu yang berwenang menjelaskan adalah para penyidik," ucap Yusril saat jumpa pers di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Dia juga menyerahkan keputusan mengenai kemungkinan membuka hasil penyadapan kepada masyarakat kepada pihak penyidik. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan gambaran mengenai motif para tersangka.
Baca Juga: Ketua Komisi III Sebut Penyadapan Ilegal Hapus Seluruh Prestasi Mantan Kapolri LSP
"Ya karena penyidik juga kan komunikasi kepada publik," katanya.
Dalam proses penyidikan, kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, dan meminta keterangan dari para ahli untuk mendalami perkara tersebut.
Yusril menjelaskan, arah penyidikan tidak terbatas pada dugaan tindak pidana penyadapan. Perkara itu juga berkembang ke dugaan tindak pidana makar yang merujuk pada Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.
Pemerintah, lanjut dia, tidak memiliki rencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Penanganan perkara sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).
Baca Juga: Polri Dalami Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Bareskrim Telusuri Pihak Pemberi Perintah
Dia menegaskan, proses hukum diserahkan kepada kepolisian agar berjalan secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional," ujar Yusril.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempat tersangka tersebut berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Mereka merupakan personel Polri yang diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha selama periode 2025 hingga 2026.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
