Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan keterangan kepada pers di Jakarta, Senin, 9 November 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tidak memiliki rencana membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk menangani dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Yusril menegaskan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut kepada Polri, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), termasuk jika ditemukan perkembangan kasus lainnya.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun,” kata dia dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Menurut Yusril, kepolisian harus menangani perkara tersebut secara profesional dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Menko Yusril Tegaskan Presiden Tahu Soal Penyadapan
“Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar proses penegakan hukum berlangsung objektif, mengikuti norma hukum, dan tidak membeda-bedakan pihak yang terlibat.
Saat ini, penyidik masih mendalami perkara melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, serta penelaahan keterangan dari para ahli.
Yusril menjelaskan, penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan ilegal. Aparat juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar yang mengacu pada Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.
Baca Juga: Menko Yusril Tegaskan Pembebasan Bersyarat Bechi Bukan Keistimewaan, Murni Sesuai Aturan Hukum
Dia menilai dugaan intersepsi terhadap kepala negara memiliki dimensi yang berbeda dari penyadapan biasa. Yusril menyebut presiden sebagai primus inter pares atau ‘yang utama di antara yang setara’. Oleh sebab itu, penyidik perlu menelusuri kemungkinan hubungan tindakan tersebut dengan tindak pidana lainnya.
“Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan,” ujarnya.
Adapun penjelasan teknis mengenai proses penyidikan, termasuk pertimbangan untuk membuka atau tidak membuka hasil sadapan kepada masyarakat, diserahkan Yusril kepada Bareskrim Polri.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan pada Kamis, 5 November 2026, bahwa tim tersebut akan menelaah berbagai informasi secara teliti dan profesional serta tetap berpegang pada ketentuan hukum.
Sementara itu, Komisi III DPR yang membidangi penegakan hukum telah menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026. Pertemuan tersebut akan membahas pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik penyadapan ilegal.
Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Keempat tersangka merupakan personel Polri. Mereka diduga menyadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha selama periode 2025 hingga 2026.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
