Wamenkum Tegaskan Debt Collector Tidak Bisa Menarik Kendaraan Secara Sepihak

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej menegaskan bahwa penagih utang atau debt collector tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kendaraan debitur secara sembarangan. Proses eksekusi harus mengikuti ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Pria yang akrab disapa Eddy itu menjelaskan, persoalan pembiayaan pada dasarnya termasuk ranah hukum perdata. Namun, masalah tersebut bisa berubah menjadi perkara pidana apabila penagihan disertai kekerasan, ancaman, intimidasi, atau perbuatan melanggar hukum lainnya.

"Jangan sampai persoalan yang awalnya merupakan hubungan keperdataan justru berkembang menjadi tindak pidana karena ada kekerasan, ancaman, atau tindakan melawan hukum dalam proses penagihan," kata Eddy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Menurut Eddy, penyelesaian masalah pembiayaan perlu mengutamakan langkah pencegahan sejak awal. Salah satunya dengan memastikan perusahaan pembiayaan memeriksa kemampuan finansial dan kelayakan calon debitur sebelum menyepakati perjanjian.

Baca Juga: Kemenag Kutuk Penyerangan Tiga Jemaah di Pondok Kelapa

Ia menilai pemeriksaan tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan yang berpotensi berkembang menjadi konflik pada kemudian hari.

Eddy turut mengingatkan perusahaan pembiayaan agar memperhatikan perlindungan data pribadi dalam kegiatan penagihan. Penyebaran informasi pribadi debitur tanpa landasan hukum dapat berujung pada konsekuensi pidana.

Selain itu, tenaga penagih wajib memiliki legalitas dan sertifikasi. Mereka juga harus menjalankan pekerjaannya secara profesional serta bertanggung jawab.

Sementara itu, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum Henry Sulaiman menjelaskan bahwa jaminan fidusia menjadi instrumen hukum untuk memberikan kepastian kepada kreditur dalam pembiayaan benda bergerak, termasuk kendaraan bermotor.

Baca Juga: Kronologi Dua Anggota Brimob Dibacok Debt Collector

Melalui skema tersebut, debitur tetap dapat menguasai dan menggunakan kendaraan yang menjadi objek jaminan. Namun, hak atas kendaraan itu menjadi jaminan atas kewajiban pembiayaan yang harus dipenuhi.

"Pendaftaran dilakukan secara elektronik hingga diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia," tutur Henry.

Henry menjelaskan sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap mengikuti aturan hukum dengan memperhatikan hak serta perlindungan bagi debitur.

Dengan demikian, terdapat tahapan dan batasan yang wajib dipatuhi dalam proses eksekusi.

Henry juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa apabila tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi harus ditempuh melalui mekanisme pengadilan.

Atas dasar itu, sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dijadikan alasan bagi penagih untuk mengambil kendaraan secara paksa tanpa mengikuti prosedur hukum.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terus meningkatkan layanan administrasi jaminan fidusia melalui program FIDEX (Fiduciary Excellence).

Program tersebut bertujuan memperbaiki mutu pelayanan, memperkuat kepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia.

Salah satu pengembangan yang dilakukan melalui FIDEX adalah menghadirkan layanan jaminan fidusia berbasis Application Programming Interface (API) bagi perusahaan dengan jumlah transaksi tinggi.

Dengan sistem tersebut, perusahaan pembiayaan dapat terhubung langsung ke layanan melalui aplikasi internal yang mereka gunakan. Pengembangan ini diharapkan membuat proses transaksi lebih efisien sekaligus menjaga kestabilan akses bagi notaris, pengguna perseorangan, dan pihak lainnya.

Peningkatan layanan FIDEX juga diharapkan dapat memperkuat ketertiban administrasi jaminan fidusia. Dengan begitu, kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dapat semakin terjaga.

(Sumber: Antara)