Mendagri Minta Tiga Provinsi di Sumatera Tetapkan Status Tanggap Darurat

Ntvnews.id, Pidie Jaya - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera menetapkan kembali status tanggap darurat menyusul bencana banjir dan longsor yang kembali terjadi saat proses pemulihan bencana hidrometeorologi 2025 masih berlangsung.

Tito, yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menyampaikan bahwa dirinya akan menerbitkan surat yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan status tersebut. Dengan begitu, anggaran belanja tidak terduga dapat digunakan untuk mempercepat penanganan.

"Saya akan terbitkan surat untuk daerah tiga provinsi di Sumatera yang alami bencana susulan bisa tetapkan status tanggap darurat. Pemda bisa gunakan belanja tak terduga dengan cepat, dan begitu juga kementerian terkait," kata Tito Karnavian saat meninjau lokasi banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Selasa, 3 November 2026.

Menurut Tito, banjir susulan di ketiga provinsi tersebut menjadi kendala tambahan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menyebut bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera yang sedang ditanganinya merupakan salah satu yang terluas karena mencakup 53 kabupaten dan kota.

Baca Juga: DPR Setuju Dana Tanggap Darurat Pemulihan Sumatera dari Pos Lain

Ia juga menyoroti kejadian banjir yang terus berulang ketika curah hujan meningkat. Karena itu, penetapan status tanggap darurat dinilai penting agar pemerintah dapat segera mengambil langkah penanganan.

Sejumlah warga berjalan melewati lumpur sisa banjir yang mengeras di dekat proyek pengerjaan tanggul yang jebol akibat banjir susulan di tepi Sungai Meureudu, Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Selasa, 3 November 2026. (Antara)

Tito menegaskan percepatan bantuan kepada masyarakat terdampak harus dilakukan tanpa menghambat target rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.

"Kita harus sepakat daerah tetapkan lagi status tanggap darurat agar pemda dan kementerian terkait kebencanaan seperti Kemensos, Kementerian PU, BNPB, dalam rangka percepatan bisa prosesnya cepat tanpa berbelit-belit," katanya.

Ia juga meminta agar prosedur pengadaan tidak memperlambat penanganan dalam kondisi darurat.

Baca Juga: Kemendagri: Data Terintegrasi Kunci Respons Cepat Tanggap Darurat

"Kalau perlu gak perlu lelang karena masyarakat sudah setengah mati akibat bencana," lanjut Tito.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turut mendukung penetapan status tanggap darurat untuk mempermudah koordinasi dan penanganan lintas sektor. Ia mengatakan telah menerima laporan bencana susulan di sejumlah wilayah Aceh, yaitu Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.

"Perlu status tanggap darurat agar mempermudah penanganan dari sisi pelaksanaan lintas sektoral dan kementerian," kata Fadhlullah.

Saat berada di Pidie Jaya, Tito meninjau tanggul yang jebol akibat banjir susulan di tepi Sungai Meureudu, Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua. Ia juga mengunjungi area persawahan yang mengalami kerusakan berat di Desa Beuringen, Kecamatan Bandar Dua, serta kawasan tepi Sungai Jeulanga-Ulim di Desa Alue Keutapang.

Dalam kunjungan tersebut, Tito turut menyalurkan bantuan penanggulangan bencana dari Kementerian Sosial senilai Rp781 juta. Bantuan itu terdiri atas logistik senilai Rp406 juta dan 1.500 paket sembako dengan nilai Rp375 juta.

Sejumlah pejabat turut mendampingi kunjungan tersebut, di antaranya Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malaysi, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria, serta Ketua Tim Monitoring Satgas PRR Kemendagri Imran.

(Sumber: Antara)