Mensos Ajak RT dan RW Perbaiki Data Bansos, Targetkan Penyaluran Tepat Sasaran

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengajak para pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) bersama pemerintah daerah untuk memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini dinilai krusial agar penyaluran bantuan pemerintah dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida Gelanggang Olahraga (GOR) Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Menurut Gus Ipul, pembenahan data merupakan fondasi awal guna memastikan perlindungan serta jaminan sosial dari negara dapat diterima oleh pihak yang berhak.

"Presiden mengajak kita memulai data diperbaiki, datanya tunggal, datanya satu, dijadikan perjuangan bersama. Mari kita mulai kerja dari data," ujar Gus Ipul, dikutip, 2 November 2026.

Baca Juga: Mensos Ungkap Sekolah Rakyat Rangkul Ribuan Buruh dan Anak Jalanan

Ia menegaskan bahwa penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan amanat konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat tersebut mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial.

Berdasarkan evaluasi internal Kementerian Sosial, sekitar 45 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako selama ini dinilai belum tepat sasaran.

Untuk mengatasi persoalan disparitas data tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Regulasi ini mengamanatkan integrasi berbagai data sosial ekonomi ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang pengelolaannya berada di bawah Badan Pusat Statistik (BPS).

Proses pemutakhiran data dijalankan melalui dua jalur utama. Pertama, jalur formal yang berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, pemerintah desa atau kelurahan, hingga BPS. Kedua, jalur partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan aplikasi Cek Bansos.

Selain itu, Kementerian Sosial juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan maupun sanggahan secara langsung melalui pusat layanan telepon (call center) di nomor 021-171 serta layanan pesan singkat WhatsApp di nomor 08877-171-171.

Hasil dari pemutakhiran data ini nantinya akan dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Desil 1 merepresentasikan kelompok 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi terendah.

Dalam kesempatan yang sama, Mensos turut memperkenalkan sistem Perlindungan Sosial Digital. Sistem ini mengintegrasikan data penerima bantuan dengan berbagai basis data lintas kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan, pertanahan, kepemilikan listrik, hingga kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sistem mutakhir ini juga dilengkapi dengan fitur verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah (face recognition) guna memastikan validitas penerima bantuan.

Sebagai bentuk percontohan, uji coba sistem tersebut di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 lalu menunjukkan pencapaian yang positif, di mana sekitar 80 persen warga telah tercakup di dalam sistem. Guna memperluas jangkauan, pemerintah turut mengembangkan program agen perlindungan sosial melalui kampanye Gerakan Nasional Peduli Tetangga.

"Kita perlu banyak agen-agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat terdekat. Namanya Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Yang terdekat jangan sampai terlewat," pungkas Gus Ipul.