Istana Hormati Hak DPR Gunakan HMP dalam Menyikapi Polemik Ijazah Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati langkah politik yang tengah bergulir di DPR terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Prasetyo, proses yang berlangsung di parlemen merupakan bagian dari dinamika politik dan kewenangan lembaga legislatif yang harus dihargai.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Ia menjelaskan, DPR beserta seluruh anggotanya mempunyai hak konstitusional yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.

"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.

Baca Juga: Pernyataan Lengkap Mensesneg soal Niatan Gibran Mundur dari Wapres

"Kami tentu saja menghormati," imbuhnya.

Prasetyo kembali menekankan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri proses politik yang menjadi kewenangan DPR dan tetap menghormati setiap tahapan yang berlangsung di parlemen.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima sejumlah masukan dari berbagai fraksi partai politik selama masa reses terkait wacana penggunaan HMP.

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Puan menyampaikan, setelah masa sidang kembali dibuka, pimpinan DPR akan melanjutkan pembahasan dengan menyerap berbagai pandangan. Pembahasan tersebut juga mencakup kemungkinan mekanisme dan prosedur yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti usulan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan bahwa opsi penggunaan HMP untuk merespons persoalan ijazah Gibran masih dalam tahap pertimbangan dan finalisasi.

Khozin menilai polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Ia berpandangan, dengan mempertimbangkan kondisi konstitusional yang ada, penggunaan HMP dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat.

Pandangan serupa disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira. Menurut dia, mekanisme HMP oleh anggota DPR merupakan langkah yang paling rasional, efektif, dan efisien untuk menyikapi polemik ijazah Gibran.