Arsip - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) memimpin pembacaan pernyataan pengukuhan dalam Upacara Pengukuhan Paskibraka Tingkat Pusat 2026 di Istana Negara, Jakarta, Sabtu, 15 Agustus 2026. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Menurut Prasetyo, permohonan pengunduran diri itu disampaikan Gibran setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat bahwa benar pagi hari tadi bapak presiden ada pertemuan dengan bapak presiden,” ucap Prasetyo kepada awak media di Istana.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, nah beliau menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Pras.
Sebelum kabar pengajuan pengunduran diri tersebut disampaikan, Gibran dikabarkan lebih dahulu menemui Prabowo di kawasan Widya Chandra sekitar pukul 10.00 WIB.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah mencuatnya pembahasan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI. Wacana itu bergulir untuk mempertanyakan posisi Gibran sebagai wakil presiden menyusul polemik dokumen pendidikan yang bersangkutan.
Persoalan tersebut bermula ketika Mahkamah Konstitusi (MK), pada 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah maupun dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SLTA) di Indonesia.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah dan memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik serta dimusnahkan.
Polemik mengenai dokumen pendidikan tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan politik mengenai kelanjutan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
