Prabowo Instruksikan Modifikasi Cuaca di Sumatra untuk Antisipasi Bencana Susulan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjabat Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatra mengungkapkan, terdapat 41 kejadian bencana susulan di sejumlah wilayah terdampak Sumatra selama periode April hingga November 2026.

Atas kondisi tersebut, pemerintah memprioritaskan langkah mitigasi, termasuk normalisasi sungai dan pelaksanaan OMC. Upaya itu merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk mengurangi risiko bencana lanjutan.

"Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak, red.) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalau pun ada (curahnya, red.) minimal. Kalau seandainya terjadi banjir, maka kita sudah siap dengan seluruh sarana-prasarana, tenda, makanan, dan lain-lain untuk masyarakat kita yang terdampak," kata Tito saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, 9 November 2026 malam.

Baca Juga: Margono Djojohadikusumo Kakek Prabowo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PRR Pascabencana Sumatra sekaligus langkah antisipasi dan mitigasi menghadapi puncak musim hujan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai perkiraan musim hujan di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, sebagian besar daerah mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember.

Sementara itu, periode puncak musim hujan diprediksi berlangsung selama tiga bulan, yakni Desember 2026 hingga Februari 2027.

"Tadi dalam rapat banyak dibahas terkait antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir longsor akibat curah hujan ekstrem," kata Kepala BMKG.

Sebagai langkah antisipasi, BMKG telah menyiapkan serta menyebarluaskan informasi peringatan dini untuk wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem. Informasi tersebut dapat diakses masyarakat melalui laman resmi BMKG.

Platform itu menyediakan peringatan dini mengenai berbagai potensi ancaman, mulai dari curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, penurunan kualitas udara, gempa bumi hingga tsunami.

"Itu bisa diakses, dan itu sampai tingkat kecamatan. Jadi, kecamatan mana di Indonesia yang mengalami kondisi status waspada, siaga, hingga awas," kata Faisal.

Ia menambahkan, BMKG bersama BNPB juga tengah melakukan pemetaan dan menyusun langkah mitigasi di kawasan yang berisiko mengalami banjir maupun tanah longsor akibat tingginya intensitas hujan.

Operasi Modifikasi Cuaca

Faisal menjelaskan, pemerintah daerah, terutama wilayah yang terdampak bencana, dapat menetapkan status siaga darurat bencana. Penetapan status tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi BNPB untuk melaksanakan OMC dengan pendampingan dan supervisi BMKG.

Menurutnya, terdapat dua metode yang dapat diterapkan dalam operasi modifikasi cuaca. Metode pertama dilakukan dengan mengarahkan hujan agar turun lebih awal di wilayah perairan atau kawasan yang dinilai tidak berisiko menimbulkan bencana.

Sementara metode kedua menggunakan bahan semai berukuran kecil, yakni di bawah 2 mikron, flare, maupun kapur tohor untuk menghambat proses kondensasi sehingga awan dapat terurai dan tidak menghasilkan hujan.

"Kita dapat melakukan operasi modifikasi cuaca dengan dua cara. Pertama, mengarahkan jatuhnya hujan sejak di hulu pembentukan awan. Jadi, dijatuhkan di daerah perairan atau daerah-daerah yang tidak membahayakan. Kedua, kita menggunakan bahan semai kecil, lebih kecil dari 2 mikron, atau flare, atau dengan kapur tohor untuk mencegah kondensasi sehingga awannya akan terpecah, dan tidak terjadi hujan," kata Faisal.

BMKG juga berupaya mengendalikan potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani proses normalisasi sungai. Langkah tersebut diperlukan agar pekerjaan penanganan infrastruktur pengendali banjir dapat diselesaikan tanpa terganggu bencana susulan.

"Kita ketahui ada 38, kurang lebih, sungai, yang belum atau sedang proses normalisasi. Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar. Itu juga akan kita jaga supaya (daerah tersebut, red.) tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan," sambung dia.