Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Buntut Kasus Penyadapan

Ntvnews.id, Jakarta - Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.

Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, sidang KKEP tersebut merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran prosedur dan ketidakprofesionalan dalam penggunaan fasilitas teknologi kepolisian.

Menurutnya, keputusan pemberian sanksi menjadi bukti komitmen Polri dalam menegakkan kode etik profesi secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa memandang pangkat maupun jabatan.

"Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa, 10 November 2026.

Sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko selaku Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol. Roma Hutajulu sebagai Wakil Ketua Komisi dan tiga anggota komisi lainnya.

Dalam putusannya, komisi menyatakan Ahrie Sonta melakukan perbuatan tercela. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Meski demikian, dia telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding atas putusan tersebut. Permohonan itu selanjutnya akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Johnny menegaskan, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan internal Polri sekaligus memastikan setiap anggota bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

"Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku," tegasnya.

Kombes Pol Ahrie Sonta Ajudan Presiden Prabowo (Twitter)

Ia memastikan penanganan terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lainnya juga akan terus berjalan. Polri bahkan telah menjadwalkan pelaksanaan sidang KKEP lanjutan pada pekan depan.

Johnny menyebut perkembangan proses tersebut akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menyampaikan bahwa pihaknya turut hadir untuk memastikan seluruh tahapan persidangan berjalan sesuai ketentuan.

Kehadiran Kompolnas juga bertujuan memastikan hak setiap pihak yang terlibat dalam persidangan tetap terpenuhi.

Anam menilai, proses sidang telah memberikan kesempatan yang setara kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang disampaikan.

"Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga," ungkap Anam.

Selain perkembangan sidang kode etik, Johnny turut menyampaikan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk dugaan makar.

Ia menjelaskan, Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk mendalami informasi terkait dugaan tersebut.

Di sisi lain, penyelidikan mengenai dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih berlangsung di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Polri juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait upaya perlindungan terhadap saksi dalam perkara tersebut.

"Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," jelasnya.

Johnny kembali menegaskan komitmen Polri untuk menjalankan pembenahan internal secara berkelanjutan. Ia mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa turut mengawasi proses penegakan hukum serta penerapan kode etik di lingkungan kepolisian.

Menurutnya, keterbukaan dalam setiap proses penindakan menjadi bagian penting untuk memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.