Fadli Zon Ungkap Prabowo Sempat Menolak Usulan Kakeknya Jadi Pahlawan Nasional

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sempat keberatan dengan usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada kakeknya, R.M. Margono Djojohadikusumo.

Fadli mengatakan, penolakan tersebut tidak hanya datang dari Prabowo, tetapi juga sebagian besar anggota keluarga Margono. Mereka khawatir pengusulan gelar tersebut menimbulkan anggapan bahwa ada campur tangan atau permintaan dari Presiden.

"Pihak keluarga, hampir semua, termasuk Bapak Presiden dan keluarga sebenarnya menolak untuk pengusulan tersebut," kata Fadli saat memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Meski demikian, Fadli menegaskan pengajuan nama Margono sebagai Pahlawan Nasional telah dimulai sejak tahun sebelumnya. Ia menyebut usulan tersebut bukan berasal dari pihak keluarga, melainkan merupakan aspirasi masyarakat, khususnya warga Banyumas, Jawa Tengah.

"Jadi kami yang mengusulkan karena ini datang juga dari bawah, dari Banyumas, dari Jawa Tengah," ujarnya.

Baca Juga: Kisruh Menbud Fadli Zon dengan Walikota Gorontalo, Pemprov Angkat Bicara

Menurut Fadli, Margono merupakan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ia menilai jasa dan pengabdiannya sudah semestinya mendapatkan pengakuan melalui gelar Pahlawan Nasional, bahkan sejak bertahun-tahun lalu.

Fadli menjelaskan, Margono pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta anggota penasihat dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Di sektor ekonomi, Margono dikenal sebagai sosok yang menggagas sekaligus mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) pada Juli 1946. Bank tersebut disebut sebagai bank nasional pertama Indonesia.

Selain itu, Margono juga pernah menduduki sejumlah posisi penting dalam pemerintahan, di antaranya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pertama dan Ketua Jawatan Koperasi.

Riwayat pengabdiannya juga mencakup keterlibatan sebagai anggota Pembela Tanah Air (PETA) pada 1943.

"Jadi kalau dari sisi jasa-jasa dan kepahlawanan beliau, itu luar biasa. Jadi sangatlah pantas dan seharusnya sudah sejak dulu," kata Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menyampaikan bahwa tahapan pengusulan hingga penetapan gelar Pahlawan Nasional telah melewati proses kajian secara berjenjang. Ia memastikan seluruh persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi oleh para tokoh yang diajukan.