Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memaparkan prosedur konstitusional untuk mengisi posisi wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Yusril menjelaskan, berdasarkan aturan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden baru setelah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut harus memuat dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratan pencalonan.
"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Dia menerangkan, tahapan tersebut dimulai dengan surat pengunduran diri yang disampaikan wakil presiden kepada MPR. Setelah menerima surat itu, MPR akan menginformasikan kepada Presiden mengenai posisi yang kosong sekaligus meminta dua nama calon pengganti.
Baca Juga: Badai Kasus Ijazah Gibran Bergulir ke DPR? Pakar UI Sarankan Gibran Mengundurkan Diri!
"Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujarnya.
Menurut Yusril, MPR selanjutnya dapat mengadakan sidang untuk memproses pengunduran diri tersebut. Dalam proses itu, lembaga tersebut juga akan meminta Presiden mengusulkan dua kandidat wakil presiden yang dilengkapi dokumen persyaratan.
Meski menjelaskan mekanisme tersebut, Yusril menegaskan bahwa jabatan wakil presiden saat ini masih dipegang oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, belum terjadi kekosongan jabatan karena Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden.
"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," kata Yusril.
Baca Juga: Cek Fakta: Video Wapres Gibran Mengundurkan Diri
Mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan tersebut, Yusril menyatakan bahwa keputusan kedua lembaga itu tidak otomatis mengakhiri kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Namun, dia menilai pertimbangan dalam putusan MA perlu diperhatikan karena menyangkut persoalan serius dalam kehidupan demokrasi.
"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," katanya.
Yusril juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan penjelasan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai aspek hukum serta konsekuensi dari putusan MA dan MK tersebut.
"Saya sudah memberikan penjelasan saja, beliau mengerti, ya sudah," ujarnya.
Dia meminta masyarakat menunggu perkembangan berikutnya, termasuk kemungkinan pengunduran diri Gibran maupun proses politik yang dapat berlangsung di DPR dan MPR.
"Jadi itu dari segi normatifnya seperti itu. Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan," ucap Yusril.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
