8 Fakta di Balik Niat Gibran Mundur dari Wapres, DPR hingga Parpol Masih Menunggu

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan yang berlangsung di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.

Namun, Gibran tidak langsung mengambil keputusan untuk mundur. Dia justru meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

1. Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan itu memakan waktu sekitar 2,5 jam.

Prasetyo menyebut niat tersebut muncul di tengah dinamika yang berkembang akibat putusan MK dan MA terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung."

2. Prabowo Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri

Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut."

3. Gibran Meminta Waktu untuk Membuktikan Dokumen Pendidikan

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di PTUN.

Permintaan itu berkaitan dengan polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya yang menjadi objek gugatan hingga tingkat kasasi di MA.

4. Prabowo Sarankan Gibran Tetap Berjuang di PTUN

Setelah pertemuan dengan Prabowo, Gibran mengungkapkan sejumlah arahan yang diterimanya. Salah satunya adalah tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui PTUN dengan membawa seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S-1.

Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja," kata Gibran.

5. PKB Masih Menunggu Kesepakatan Fraksi di DPR

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya belum menentukan sikap terkait wacana pengunduran diri Gibran. PKB masih menunggu perkembangan pembahasan dan kesepakatan di DPR sebelum mengambil keputusan.

"Kita tunggu apapun yang terjadi dan nanti masih akan bergantung dengan DPR," kata Cak Imin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Cak Imin menegaskan, pandangan dari berbagai fraksi perlu diperhatikan karena persoalan tersebut harus dibicarakan bersama melalui konsolidasi di parlemen.

"Jadi kita tunggu konsolidasi antar fraksi," jelas Cak Imin.

6. Golkar Belum Mengetahui Detail Pertemuan Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi mengenai pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran terkait kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden tersebut.

"Kami belum tau, nanti kita cek," urai Bahlil.

Meski belum mengetahui perkembangan secara terperinci, Bahlil memastikan Golkar akan menghormati seluruh proses hukum dan mekanisme yang berlaku apabila wacana pengunduran diri Gibran berlanjut.

7. Demokrat Minta Proses Pengunduran Diri Sesuai Konstitusi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya akan mengikuti mekanisme konstitusional apabila Gibran benar-benar memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Menurut AHY, seluruh tahapan harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi. Demokrat juga terus berkomunikasi dan berkonsolidasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR untuk memantau perkembangan persoalan tersebut.

"Pada prinsipnya kita ingin hormati proses dan kita kembali apda konstitusi. Demokrat juga ingin memastikan bahwa proses konstitusi berjalan dengan baik," tegas AHY.

"Kami bersama dengan fraksi lainnya di senayan terus berkomunikasi, tidak ada yang konklusif hari ini, kita tunggu kemajuan dari situasi ini," terang AHY.