Satgas PRR Masih Fokus Pulihkan 10 Kabupaten Terdampak Bencana di Sumatera

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 10 Nov 2026, 08:10
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Adiantoro
Editor
Bagikan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (NTVnews)

Ntvnews.id, Jakarta - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera masih memprioritaskan pemulihan di 10 kabupaten yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Upaya tersebut belum sepenuhnya rampung, terlebih sejumlah wilayah kembali dilanda bencana susulan yang merusak infrastruktur hasil perbaikan sebelumnya.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengatakan sedikitnya 13 kabupaten/kota kembali terdampak bencana. Kondisi itu menyebabkan sejumlah fasilitas yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan.

"Sehingga jembatan yang sudah diperbaiki, terbawa arus lagi. Yang sudah diperbaiki, dibersihkan lumpur, masuk lagi lumpur," kata Tito setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Di Sumatera Barat, dari total 16 kabupaten/kota yang terdampak, sebanyak 15 daerah telah kembali normal. Sementara itu, Kabupaten Padang Pariaman masih menjadi perhatian dalam proses pemulihan.

Adapun di Sumatera Utara, dua dari 19 kabupaten/kota terdampak yang masih membutuhkan penanganan khusus adalah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.

Baca Juga: Bareskrim Bantah Tangkap Tito Karnavian Terkait Kasus Penyadapan ke Prabowo

Perhatian lebih besar diberikan kepada wilayah Aceh. Terdapat tujuh kabupaten yang masih menjadi prioritas pemulihan, yakni Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.

Bencana banjir susulan juga tercatat terjadi di sejumlah wilayah. Di Sumatera Barat, banjir melanda Kabupaten Solok dan Kota Padang. Di Sumatera Utara, bencana serupa terjadi di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.

Sementara di Aceh, banjir kembali menerjang Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Subulussalam, dan Aceh Utara.

Tito yang beberapa hari sebelumnya meninjau Pidie Jaya menjelaskan, banjir berulang dipicu oleh endapan material yang masih menumpuk di aliran sungai sehingga menghambat kapasitas tampung air.

"Hujan sedikit, banjir, karena sedimen-sedimen masih ada di situ," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar normalisasi sungai segera dilaksanakan. Langkah ini menjadi salah satu prioritas utama dalam percepatan pemulihan pascabencana.

"Itu perintah beliau yang paling utama," tutur Tito.

Dari total 137 sungai yang terdampak bencana, normalisasi telah diselesaikan pada 15 sungai di Aceh, 28 sungai di Sumatera Utara, dan 12 sungai di Sumatera Barat.

Sementara itu, dari 38 muara yang terdampak, tujuh di antaranya telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam pengerjaan, sedangkan 20 lainnya belum ditangani.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, personel TNI telah melakukan pembersihan alur sungai sepanjang delapan kilometer. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga merencanakan pembangunan 106 sabo dam di tiga provinsi untuk menahan material sedimen. Hingga kini, enam unit di antaranya telah selesai dibangun.

Proses normalisasi sungai selanjutnya akan melibatkan pemerintah daerah bersama pihak ketiga melalui pemanfaatan material pasir dan batu (sirtu) yang terdapat di aliran sungai.

Tito menyampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menerbitkan surat pendelegasian kewenangan kerja sama tersebut hingga tingkat kabupaten/kota. Namun, kegiatan itu harus tetap mengutamakan normalisasi sungai, sementara hasil pemanfaatan material dapat menjadi pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, Presiden Prabowo juga berencana mengerahkan TNI dan Polri untuk membantu membersihkan endapan sedimen serta membangun tanggul di sepanjang sisi kiri dan kanan sungai.

Di sisi lain, pemerintah daerah yang kembali mengalami bencana dengan dampak cukup luas diperbolehkan menetapkan ulang status tanggap darurat. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempercepat mekanisme penggunaan anggaran sehingga penanganan dan bantuan kepada masyarakat dapat segera dilakukan.