MA Unggah Putusan Lengkap Terkait Suket Pendidikan SMA Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mngunggah secara lengkap putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait permohonan kasasi yang diajukan Subhan. Perkara tersebut menyangkut gugatan pembatalan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dokumen putusan itu telah dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju dan selesai diminitasi pada Selasa, 10 November 2026. Dalam perkara ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan sebagai Tergugat atau Termohon.

Putusan tersebut memuat rangkaian pertimbangan hukum yang menjadi dasar MA mengabulkan permohonan kasasi. Salah satu hasilnya adalah pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung menilai Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki keterbatasan dalam menangani sengketa proses Pemilu. Keterbatasan itu mencakup pihak yang dapat berperkara, objek sengketa, serta batas waktu penyelesaian.

Baca Juga: Hari Ini MA Gelar Konferensi Pers Terkait Putusan Pembatalan Suket Ijazah SMA Gibran

Namun, setelah batas waktu tersebut terlewati, MA menilai terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan terencana. Pelanggaran tersebut dinilai dapat mengancam kehidupan demokrasi serta kedaulatan rakyat dalam memilih calon pemimpin yang memenuhi persyaratan administrasi.

Atas dasar itu, MA berpendapat Peradilan TUN memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi dan pemulihan guna menghentikan dampak dari pelanggaran administrasi tersebut.

Majelis Hakim Agung juga berpandangan bahwa persoalan administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan pihak yang berkompetisi dalam Pemilu, tetapi juga kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, setiap warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih dinilai patut memperoleh hak untuk mengajukan gugatan.

Selain itu, MA mempertimbangkan adanya fakta hukum baru, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Putusan MK tersebut dinilai sebagai fakta yang telah diketahui umum atau notoire feiten karena memuat pengujian terhadap objek sengketa yang sama dan mengubah keadaan hukum terkait perkara tersebut.

Baca Juga: Yusril: Tak Ada Lagi Celah Hukum soal Ijazah Gibran, Putusan MK dan MA Sudah Final

Dengan adanya perubahan kondisi hukum itu, MA menilai keberatan dari pihak Termohon Kasasi, yang sebelumnya berkedudukan sebagai Tergugat, mengenai kedaluwarsa gugatan dan kurangnya pihak tidak dapat diterima sebagai alasan hukum.

MA berpandangan bahwa putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum. Oleh sebab itu, keadilan substantif perlu diutamakan dibandingkan keadilan prosedural.

Atas pertimbangan tersebut, MA memutuskan untuk memeriksa substansi objek sengketa sebagai bentuk penerapan konkret atas putusan MK 5 Oktober 2026, sekaligus menjalankan asas ius curia novit.

“Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum,” bunyi petikan putusan MA.

Dalam pemeriksaan fakta, MA menemukan bahwa surat keterangan yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi, yakni Dirjen Dikdasmen, hanya didasarkan pada certificate of attendance academic records, explanation of grades, serta sejumlah dokumen lainnya.

Menurut majelis, dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen itu hanya menunjukkan kehadiran dalam kegiatan perkuliahan.

“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis MA.

Majelis juga menilai penyetaraan pendidikan dengan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain ke dalam sistem pendidikan nasional harus didukung ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti kelulusan.

Tanpa dokumen kelulusan tersebut, tindakan penyetaraan dinilai tidak cermat karena dapat memengaruhi fakta material dalam penerbitan suatu keputusan. Dengan demikian, MA menyatakan tindakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan keputusan tersebut telah melanggar asas kecermatan formal.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya,” bunyi petikan putusan MA tersebut.

MA kemudian menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT tertanggal 12 Agustus 2026 tidak dapat dipertahankan. Putusan tersebut sebelumnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 12 Mei 2026.

Karena itu, MA membatalkan putusan pengadilan tingkat banding dan memutus sendiri perkara tersebut. Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan.

Selain itu, MA membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 12 Mei 2026.

MA juga menyatakan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 batal. Tergugat diwajibkan mencabut surat keterangan tersebut.

Putusan itu ditetapkan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026. Sidang dipimpin Prof. Yulius selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditunjuk Ketua MA sebagai Ketua Majelis.

Prof. Yulius didampingi Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto yang bertugas sebagai hakim anggota.

(Sumber: Antara)