10 Fakta Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri Gegara Sadap Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengumumkan hasil sidang komisi kode etik profesi polri terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Dari sidang tersebut, Ahrie diputuskan dipecat.

"Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujar Isir di Jakarta, Selasa malam 10 November 2026.

Baca juga: Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Buntut Kasus Penyadapan

Ahrie dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003, tentang pemberhentian anggota polri juncto sejumlah ketentuan dalam peraturan polri nomor 7 tahun 2022 tetang kode etik dan koisi kode etik polri.

Berikut fakta lengkap mengenai pemecatan Ahrie Sonta, di antaranya:

1. Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta

Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa, 10 November 2026.

2. Dipecat karena Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Putusan pemecatan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

3. Diduga Menyalahgunakan Perangkat Teknologi Polri

Ahrie diduga menggunakan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak sesuai prosedur.

4. Melakukan Perbuatan Tercela

Majelis Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa Ahrie melakukan perbuatan tercela.

5. Sidang Berlangsung Sekitar 11 Jam

Persidangan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB di Gedung Divpropam Polri, Jakarta.

6. Dipimpin Komjen Rudi Darmoko

Sidang dipimpin Komjen Pol. Rudi Darmoko sebagai Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol. Roma Hutajulu sebagai Wakil Ketua serta tiga anggota komisi lainnya.

7. Ahrie Sonta Banding

Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan pemecatan. Permohonan tersebut akan diproses melalui Komisi Banding.

8. Kompolnas Memantau Jalannya Sidang

Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam hadir untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai prosedur dan hak para pihak tetap terpenuhi.

9. Penyelidikan Kasus Penyadapan Masih Berlangsung

Polri masih mendalami dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

10. Polri Jadwalkan Sidang Etik Lanjutan

Polri memastikan penanganan terhadap personel lain yang diduga terlibat pelanggaran akan terus berjalan. Sidang KKEP lanjutan dijadwalkan pada pekan berikutnya.