Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Nikel di Sultra

Ntvnews.id, Jakarta - Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara pada periode 2013 hingga 2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan, perusahaan tersebut diduga masih menjalankan aktivitas penambangan meskipun izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki telah habis masa berlakunya.

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," kata Anang di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Selain beroperasi tanpa izin yang masih berlaku, PT BSJ diduga melakukan penambangan di area hutan lindung. Perusahaan itu juga disinyalir memakai dokumen IUP miliknya untuk memasarkan hasil tambang seolah-olah kegiatan tersebut berasal dari wilayah yang tercantum dalam izin.

Baca Juga: Kejagung Periksa 5 Orang Saksi Terkait Kasus Korupsi Nikel

Penyidik turut menduga adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Tujuannya agar proses evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta keabsahan dokumen perusahaan tidak dilaksanakan.

Aktivitas penambangan dan penjualan nikel tersebut diduga memberikan keuntungan bagi PT BSJ sekaligus menyebabkan kerugian keuangan negara. Namun, Kejagung masih menghitung besaran kerugian akibat perkara tersebut.

Anang menyebut PT BSJ merupakan perusahaan yang dikelola oleh seseorang berinisial AK. Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap AK sebagai pihak yang mengendalikan sejumlah perusahaan yang diduga menguasai kawasan hutan negara secara ilegal.

"Salah satu owner (pemilik) yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner (pemilik manfaat)," ujarnya.

Baca Juga: Korupsi Nikel, Jaksa Tangkap Sekjen Kementerian ESDM 2013-2017

Setelah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik melanjutkan proses penggeledahan pada Senin, 9 November 2026. Sasaran penggeledahan adalah kantor enam perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan AK, termasuk kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen terkait perizinan dan aktivitas pertambangan. Barang yang disita antara lain rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta perangkat elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.

Atas dugaan perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana. Pertama, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut disubsiderkan dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.

Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.

(Sumber: Antara)