Ntvnews.id, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menanggapi dengan tegas terkait maraknya informasi dan pertanyaan publik mengenai status pencegahan keluar negeri (cekal) terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai namanya ikut terseret dalam dugaan kasus penyadapan. Pihak imigrasi memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan cekal atas nama pejabat tinggi tersebut.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan adanya permintaan atau permohonan pencegahan dari instansi penegak hukum mana pun terkait Tito Karnavian.
"Sampai saat ini belum ada," kata Hendarsam dalam keterangannya, 10 November 2026.
Hendarsam menjelaskan, klarifikasi ini disampaikan untuk merespons gelombang pertanyaan yang masif dari masyarakat maupun awak media dalam beberapa waktu terakhir. Isu liar mengenai status hukum dan pembatasan perjalanan luar negeri Tito Karnavian sempat beredar luas di tengah publik.
"Karena banyaknya pertanyaan tentang status cekal Pak TK, dengan ini kami informasikan, sampai dengan saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari APH (Aparatur Penegak Hukum)," imbuhnya.
Dalam sistem hukum dan administrasi keimigrasian di Indonesia, tindakan pencegahan (cekal) tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Ditjen Imigrasi tanpa adanya permintaan resmi dari lembaga penegak hukum yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, APH yang berhak mengajukan permohonan pencegahan meliputi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta instansi penegak hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pihak Ditjen Imigrasi bertindak sebagai eksekutor administratif yang mengelola sistem perlintasan batas negara berdasarkan permintaan instansi-instansi tersebut. Dengan tidak adanya permohonan resmi yang masuk ke dalam sistem basis data imigrasi, maka secara otomatis status keimigrasian Tito Karnavian dinyatakan bersih dari segala bentuk pembatasan perjalanan ke luar negeri.
Dirjen Imigrasi (Hendarsam Marantoko) (NTVNews)