Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajukan tiga strategi untuk mempercepat normalisasi sungai di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Usulan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan sekaligus mencegah terjadinya banjir susulan.
Skema pertama, Tito meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi pihak utama dalam mempercepat normalisasi sungai, selain menangani perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana.
"Yang pertama tentu Kementerian PU (Pekerjaan Umum) menjadi ujung tombak untuk mempercepat normalisasi sungai-sungai terutama di samping tentu jalan dan jembatan," kata Tito dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Selanjutnya, skema kedua dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dalam pekerjaan normalisasi sungai. Dalam mekanisme ini, Kementerian PU dapat memberikan penugasan kepada dinas pekerjaan umum di tingkat daerah untuk membantu pelaksanaan pengerukan dan penanganan sungai.
Tito juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan bantuan anggaran dari Presiden untuk mendukung pekerjaan tersebut. Terlebih, masih terdapat sejumlah daerah yang memiliki tingkat realisasi anggaran relatif rendah.
Adapun skema ketiga adalah membuka peluang kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak ketiga, terutama dalam pemanfaatan material pasir dan batu (sirtu) hasil pengerukan sungai yang mempunyai nilai ekonomis.
Tito mencontohkan pola kerja sama serupa yang sebelumnya diterapkan dalam pemanfaatan kayu-kayu sisa bencana. Material kayu yang menumpuk di sepanjang aliran sungai dapat dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, mekanisme tersebut juga dapat diterapkan untuk pengerukan sungai. Pihak ketiga diperbolehkan memanfaatkan material sirtu yang diangkat dari sungai, dengan ketentuan utama tetap menyelesaikan pekerjaan normalisasi dan membersihkan endapan sedimentasi.
"Jangan mengambil sirtu, kemudian setelah itu ditinggal pergi begitu saja. Jadi prinsip utamanya normalisasi sungai, membersihkan sedimen. Sedimennya kemudian dijadikan tanggul, kemudian yang lain bisa dipakai untuk dijual oleh pihak ketiga," ucapnya.
Tito mengungkapkan pemerintah daerah di Aceh telah membicarakan peluang kerja sama tersebut dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga disebut akan menerbitkan surat sebagai dasar pemberian izin bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama pemanfaatan material hasil pengerukan.
Selain ketiga strategi tersebut, Tito menyampaikan Presiden Prabowo berencana mengerahkan personel TNI dan Polri untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai serta membangun tanggul di sepanjang bantaran sungai.
Ia berharap kombinasi langkah tersebut dapat mempercepat normalisasi, terutama pada sungai-sungai yang belum mendapatkan penanganan maupun memiliki bentang aliran cukup panjang sehingga membutuhkan waktu lebih lama jika hanya mengandalkan pengerjaan pemerintah pusat.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
