KKP Buka Suara Soal Kerja Sama Publikasi dengan Perusahaan Raffi Ahmad

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait kerja sama publikasi senilai miliaran rupiah dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang berada dalam ekosistem bisnis pesohor Raffi Ahmad. Kerja sama tersebut belakangan ini menjadi sorotan tajam di ruang publik.

Menanggapi hal tersebut, KKP menyatakan sangat menghargai segala bentuk perhatian, kritik, dan masukan masyarakat. Pihak kementerian menegaskan bahwa berbagai tanggapan yang berkembang akan langsung dijadikan bahan evaluasi mendalam.

"Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata KKP dalam keterangan resminya, Selasa, 10 November 2026.

KKP menegaskan, kegiatan publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas pokok serta fungsi kementerian dalam menyampaikan kebijakan strategis, program prioritas, hingga capaian kinerja kepada masyarakat luas. Guna mengoptimalkan penyampaian pesan tersebut, KKP mengaku menerapkan strategi komunikasi secara multiplatform.

Baca Juga: ICW Soroti Kontrak Jasa Influencer Rp14,69 Miliar dari 2 Kementerian ke Perusahaan Raffi Ahmad

Strategi multiplatform ini tidak hanya berfokus pada pelibatan influencer atau kreator konten digital semata, melainkan juga mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi konvensional dan modern. Saluran tersebut mencakup media massa cetak, televisi, media digital, hingga kanal komunikasi resmi milik pemerintah.

Lebih lanjut, KKP menjelaskan bahwa pemilihan mitra komunikasi dilakukan melalui sejumlah indikator terukur. Pertimbangan utama kementerian mencakup jumlah pengikut (followers), tingkat keterlibatan audiens (engagement rate), luasnya jangkauan komunikasi, serta persebaran pengikut di berbagai wilayah di Indonesia agar pesan yang disampaikan tepat sasaran.

"Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif," sambung KKP.

KKP juga menjelaskan bahwa kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda," tambah mereka.