MUI Tetapkan Rokok Elektrik Haram, Ini Alasannya

Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Dalam keputusan tersebut, MUI menetapkan bahwa penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik dihukumkan haram secara mutlak.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, menegaskan bahwa ketentuan hukum ini tidak hanya menyasar para konsumen atau pengguna akhir, melainkan juga mencakup seluruh rantai aktivitas industri, mulai dari produsen hingga para pedagang.

"Fatwa ini diharapkan menjadi upaya strategis dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari berbagai dampak buruk rokok elektrik," ujar Asrorun dalam keterangannya, 9 November 2026.

Baca Juga: MUI Desak Kasus Penyadapan Diusut Tuntas

Penetapan fatwa ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan mendalam, yang mencakup aspek bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan zat terlarang.

Berdasarkan ketentuan hukum yang tertuang dalam fatwa tersebut, penggunaan rokok elektrik dihukumkan haram karena terbukti membahayakan kesehatan tubuh dan berpotensi merusak lingkungan sekitar. Selain itu, pelarangan ini menggunakan pendekatan sadd al-dzariah yakni tindakan preventif untuk menutup jalan menuju kemudaratan guna mencegah vape dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

Secara lebih rinci, fatwa MUI menetapkan tiga poin utama ketentuan hukum:

- Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape dihukumkan haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan sebagai langkah preventif (sadd al-dzariah) terhadap peredaran narkotika serta zat adiktif.

- Menyalahgunakan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dihukumkan haram.

- Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape dihukumkan haram.

Dalam bagian ketentuan umum fatwa, MUI mendefinisikan Rokok Elektronik/Elektrik (REL) atau vape sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang berfungsi memanaskan zat meliputi nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup oleh penggunanya.

Sementara itu, nikotin didefinisikan sebagai senyawa alkaloid alami dari tanaman tembakau maupun hasil sintesis yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat sangat adiktif, serta berdampak negatif jangka panjang bagi kesehatan manusia.

Dengan diterbitkannya fatwa ini, MUI mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda dan para pelaku usaha di sektor terkait, agar dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum tersebut demi kemaslahatan bersama, menjaga kelestarian lingkungan, serta membentengi diri dari ancaman bahaya narkoba dan zat adiktif.