Para tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB, Richard Erlangga (kedua kanan), Gabriel Purwaka Sigit (ketiga kanan), Gery Prasetiawan (keempat kanan), dan Bima Setiawan (kiri), berjalan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026. KPK menahan lima tersangka dalam kasus tersebut, yakni pejabat pembuat komitmen BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Bima Setiawan, Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, setelah mengungkap kasus itu melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan orang dari kalangan swasta sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Sembilan saksi yang dipanggil terdiri atas FN, Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa, NR selaku Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, dan EDA yang menjabat Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer. Selain itu, KPK turut memanggil TW, HT, IIR, NH, IDP, serta AP yang berstatus sebagai pihak swasta.
Baca Juga: KPK Panggil Adik Suharyanto dan Lima Saksi dalam Kasus Korupsi Dana BNPB
Sebelumnya, pada Senin, 9 November 2026, KPK juga memanggil sembilan saksi lainnya. Mereka adalah AS dan J dari kalangan swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, serta DM yang menjabat Direktur PT Menara Internusa Pratama.
Lima saksi lainnya yakni KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN sebagai Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, dan CM yang menjabat Direktur PT Lintas Jaya Logistik. Namun, dari sembilan orang tersebut, hanya AS, KAG, RN, dan CM yang diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.
Penyidikan perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satu tersangka berinisial BS merupakan adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S, yang ketika OTT berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB. BS juga pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S masih aktif menduduki jabatan tersebut.
Baca Juga: Ini Peran 5 Tersangka Kasus Korupsi Dana BNPB
Empat tersangka lainnya meliputi GPS, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, RE selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB, GP sebagai Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG dari kalangan swasta.
Dalam perkembangan penyidikan pada 16 Oktober 2026, KPK menyita sejumlah barang bukti dengan nilai keseluruhan mencapai Rp5,47 miliar. Barang tersebut mencakup 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, serta 56 keping emas seberat total 133 gram yang nilainya mencapai Rp315,8 juta.
Penyidik juga menyita tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta dan aset kripto dengan nilai Rp1,10 miliar.
Selain penyitaan, KPK melakukan penggeledahan di ruangan Kepala BNPB dan beberapa ruangan lain di kantor lembaga tersebut setelah penetapan para tersangka.
KPK juga telah menyampaikan informasi kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai dugaan keterlibatan Letjen TNI S. Selanjutnya, pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dua prajurit aktif yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
