Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan paparan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menilai kerja sama dengan berbagai pihak menjadi salah satu bentuk komitmen kementeriannya dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik.
"Intinya, kami ingin memastikan program ini tidak kami kekepin (simpan) sendiri. Kami enggak ragu bahwa kebijakan publik itu kata kunci yang paling penting adalah kerja sama," kata Yandri.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Yandri menjelaskan, selama dua tahun terakhir Kemendes PDT telah menandatangani lebih dari 70 nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan berbagai mitra.
Baca Juga: Mendes Komitmen Tuntaskan Akar Masalah Stunting dari Hulu ke Hilir
Menurut dia, bentuk kerja sama tersebut disesuaikan dengan bidang dan kapasitas masing-masing lembaga. Kolaborasi itu diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan desa yang lebih maju dan mandiri.
Selain melalui kemitraan, keterbukaan informasi juga diperkuat dengan meningkatkan pengelolaan serta pelayanan informasi publik di lingkungan Kemendes PDT.
Yandri menyebut masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, kegiatan, hingga capaian kinerja kementerian melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya publik.
Baca Juga: Mendes Yandri Pastikan Seleksi Beasiswa ke Jepang Berlangsung Tanpa Intervensi
Untuk mempermudah akses informasi, Kemendes PDT menyediakan sejumlah saluran layanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, baik secara langsung maupun digital.
Kanal tersebut meliputi Sistem Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi (SIPEMANDU) Desa, layanan SMS, Pusat Pengaduan Layanan dan Informasi (PPLI), serta call center.
Kemendes PDT juga rutin membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui audiensi maupun dialog langsung yang melibatkan Yandri bersama jajaran kementerian.
Melalui berbagai saluran tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah menyampaikan permohonan informasi maupun pengaduan secara terintegrasi.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
