Fahd A Rafiq (Instagram)
Ntvnews.id, Jakarta - Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mengaku dimintai uang hingga Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto. Dari jumlah tersebut, Fahd akhirnya meminjamkan uang sebesar Rp70 miliar yang disebutnya sebagai dana talangan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Menurut Fahd, permintaan uang itu bermula pada akhir Agustus 2026. Ia mengeklaim sempat menolak permintaan tersebut secara berturut-turut pada 25 dan 26 Agustus 2026. Namun, pada 27 Agustus 2026, permintaan itu kembali dilayangkan dengan membawa nama salah satu tokoh penting.
"Betul (diminta uang Rp70 miliar). Tapi gini, Arif itu mintanya Rp100 miliar. Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang nggak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebut sama dia. Akhirnya saya meminjamkan uang (Rp70 miliar) tersebut. Itu bener-bener saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU," ujar Fahd, dikutip 11 November 2026.
Baca Juga: KPK Buka Peluang Usut Temuan ICW Terkait Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad
Selain mengungkap perihal dana talangan tersebut, Fahd menyatakan telah mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi mahkota dalam perkara yang menjeratnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fahd juga mempersoalkan keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah. Ia mengeklaim bahwa perkara yang menjeratnya saat ini merupakan pengulangan dari perkara lama yang sebelumnya telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)-nya.
"Yang di kasus kedua, saya bukan melakukan perbuatan yang sama, bukan. Itu di kejadian yang sama, tapi dilakukan pada saat saya dikasih surat SP3 bahwa atas nama Fahd El Fouz bin A Rafiq tidak ada perkara lain. Jadi perkara yang lama, yang zaman itu, diulang jadi perkara kedua. Jadi bukan perbuatan yang diulang-ulang, bukan. Jadi saya sudah ada surat," jelasnya.
Secara terbuka, Fahd bahkan melontarkan klaim bahwa KPK salah menangkap dirinya. Ia menyatakan siap membuktikan klaim tersebut melalui proses penyidikan hingga persidangan di pengadilan.
"Waktu itu saya nggak mau ngelawan. Karena kalau saya salah, saya ngaku saya salah. Kali ini KPK salah tangkap," tegasnya.
Saat ditanya awak media mengenai kepastian pembuktian klaim tersebut, ia memastikan akan membeberkannya di hadapan hukum.
"Saya akan buktikan di pengadilan. Saya akan buktikan di semua penyidikan," pungkasnya.
Kasus ini berawal dari rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim penyidik KPK pada Senin, 14 September 2026 lalu. Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan total 19 orang dari berbagai lokasi di wilayah Jabodetabek.
Dari hasil OTT tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya berupa BBE (Buku Bukti Elektronik/perangkat komunikasi) serta uang tunai dengan nilai total kurang lebih Rp106,3 miliar. Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengusut tuntas aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
