The Duda's dan Raffi Ahmad dalam sebuah program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Sumber: Instagram KKP )
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menutup kemungkinan untuk menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad dengan dua kementerian.
Namun, lembaga antirasuah itu masih akan mengkaji apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya perlu memastikan lebih dahulu apakah temuan ICW berkaitan dengan dugaan korupsi yang menjadi kewenangan lembaganya. Hasil penelaahan tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Selain kemungkinan tindak pidana korupsi, KPK turut menyoroti potensi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Budi menjelaskan, dugaan tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh rangkaian proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengadaan.
Hal itu berkaitan dengan Pasal 12 huruf i UU Tipikor yang mengatur keterlibatan pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam pemborongan, pengadaan, maupun persewaan yang menjadi tanggung jawabnya.
"Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait. Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja," kata Budi.
Adapun bunyi Pasal 12 huruf i UU Tipikor adalah, "Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya."
Budi menambahkan, KPK selama ini telah mengingatkan kementerian dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, sektor tersebut termasuk salah satu area yang memiliki tingkat kerawanan korupsi cukup tinggi berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Meski demikian, KPK belum mengambil keputusan untuk memanggil pihak kementerian maupun Raffi Ahmad guna dimintai keterangan. Lembaga tersebut masih menunggu perkembangan evaluasi yang dilakukan oleh instansi terkait.
"Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya. Nanti kita lihat seperti apa," katanya.
Temuan ICW
View this post on Instagram
Sementara itu, ICW sebelumnya mengungkap temuan kontrak pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad tersebut tercatat memperoleh delapan paket pekerjaan dari dua kementerian sepanjang 2024 hingga 2026 dengan nilai keseluruhan mencapai Rp14.696.955.002.
Temuan tersebut merujuk pada data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 yang tersedia di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari penelusuran ICW, lima paket pengadaan berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya merupakan pekerjaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025-2026.
Jenis pekerjaan yang tercatat meliputi publikasi konten melalui Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment, hingga kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
Untuk lima paket pengadaan pada 2024, Kemendikbudristek mengalokasikan anggaran Rp452.698.902 untuk penayangan video di YouTube RANS Entertainment. Kemudian, terdapat kontrak penayangan Instagram Reels akun @raffinagita1717 senilai Rp205.893.300 dan Instagram Story akun yang sama sebesar Rp575.655.000.
Selain publikasi di media sosial, anggaran juga digunakan untuk pengadaan jasa kehadiran dalam acara atau event attendance senilai Rp2.521.329.200. Sementara paket penayangan konten TikTok @raffinagita1717 tercatat sebesar Rp144.423.600.
Adapun tiga paket pengadaan dari KKP berlangsung pada 2025 hingga 2026. Melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, KKP mengalokasikan Rp3.596.955.000 untuk paket influencer engagement pada 2025.
Baca Juga: RANS Milik Raffi Ahmad Jelaskan Penggunaan Dana Rp14,69 Miliar dari Kemenbud dan KKP
Pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan paket influencer engagement untuk pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar.
Selanjutnya, pada tahun anggaran 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menganggarkan Rp3,6 miliar untuk jasa publikasi influencer dalam program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna.
ICW menilai pengadaan jasa influencer tersebut perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut keterbukaan informasi, persaingan dalam proses pengadaan, serta urgensi penggunaan anggaran negara untuk layanan promosi melalui pemengaruh. Organisasi antikorupsi itu juga menyoroti kemungkinan benturan kepentingan karena Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Klarifikasi RANS
View this post on Instagram
Menanggapi sorotan tersebut, RANS menyampaikan klarifikasi melalui keterangan resmi yang dipublikasikan pada Rabu, 11 November 2026. Corporate Secretary RANS Chintami M. Sihombing menyatakan kerja sama perusahaan dan anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lain telah dilakukan secara profesional serta mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Prosesnya, antara lain, dilakukan melalui platform Inaproc dan e-Katalog yang dapat diakses publik," ungkap Chintami.
RANS menjelaskan, kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan bertujuan mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten kreatif dan interaktif. Sementara itu, proyek bersama KKP diarahkan untuk menyampaikan edukasi mengenai potensi sumber daya laut dan industri perikanan Indonesia.
Salah satu program bersama KKP melibatkan The Dudas-1 melalui konsep perjalanan dan touring. Konten tersebut mengangkat sejumlah kegiatan, mulai dari budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan pusat industri garam di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan di Natuna.
"Salah satu programnya melibatkan The Dudas-1 melalui konsep perjalanan dan touring yang mengangkat budidaya ikan nila di Karawang, kampung nelayan dan pusat industri garam di Rote Ndao, serta fasilitas pendukung nelayan di Natuna," jelas Chintami.
Terkait nilai kontrak, RANS menyebut perhitungannya mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lainnya. Penetapan harga turut mempertimbangkan cakupan pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan, serta hasil pekerjaan yang disepakati.
Baca Juga: KPK Buka Peluang Usut Temuan ICW Terkait Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad
View this post on Instagram
Perusahaan juga menegaskan nilai kerja sama tersebut tidak hanya mencakup biaya penayangan konten di media sosial. Anggaran di dalamnya meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, serta berbagai kegiatan promosi lainnya.
RANS menyebut empat kampanye bersama kedua kementerian menghasilkan lebih dari 150 output. Lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output lainnya merupakan bagian dari promosi museum.
Perusahaan turut menanggapi perhatian publik mengenai potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS dan jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden. RANS menyatakan perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan mengembangkan bisnis berbasis kreator sebelum Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
RANS juga menyebut The Dudas-1 telah dibentuk sejak pertengahan 2024 dan memproduksi sekitar 40 konten sebelum memperoleh penugasan dari KKP. Perusahaan menggunakan hal tersebut untuk menjelaskan bahwa lini bisnis dan kekayaan intelektual yang terlibat dalam proyek telah berkembang sebelum kerja sama dengan kementerian berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
