Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. (NTVNews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Fraksi PDIP DPR RI telah bulat memutuskan akan menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ini diungkapkan Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, usai rapat pleno tertutup fraksinya di kompleks parlemen, Rabu, 11 November 2026.
"Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi, kita tidak menghitung berapa, tapi fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," ujar Utut.
Utut menjelaskan, keputusan itu telah bulat sehingga semua anggota fraksi PDIP yang jumlahnya mencapai 110 bisa ikut membubuhkan tanda tangan dalam sikap itu.
"Anggota kita 110, tapi kalau dibutuhkan 110. Artinya sepakat, karena demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya iya," tuturnya.
Baca Juga: PDIP: Tinjau Ulang Bintang Mahaputera Listyo Sigit
Walau begitu, Utut belum mau menjelaskan pertimbangan politik keputusan ini. Ia menyerahkan hal itu kepada anggotanya di Komisi III bidang hukum DPR.
"Kita sudah ada merujuk Pasal 7a dan 7b UUD, nanti biar teman Komisi III yang menjelaskan," ucapnya.
Diketahui, wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR untuk menindaklanjuti putusan MA terkait surat keterangan (suket) ijazah Gibran mulai menguat di DPR. Puluhan anggota dari lintas fraksi disebut telah menandatangani dan ikut menggunakan hak tersebut.
DPR juga memastikan HMP akan tetap berjalan, kendati Gibran berniat mundur dan siap menunjukan ijazahnya di PTUN, serta mengajukan peninjauan kembali (PK).
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
