Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti dalam program KASIPAHAM di Nusantara TV
Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti melontarkan kritik keras terhadap kapasitas dan independensi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, khususnya institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bahkan Ray mengaku ragu terhadap keberanian para wakil rakyat di Senayan dalam mengawal kasus dugaan penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit.
Ray Rangkuti mengamati adanya ketimpangan tajam antara penampilan fisik para anggota dewan dan keberanian politik mereka dalam mengawal isu-isu krusial penegakan hukum serta transparansi publik. Menurutnya, kerapian busana para legislator di ruang sidang tidak mencerminkan ketegasan mereka dalam menggunakan hak-hak konstitusional.
"Saya lihat tadi waktu rapat paripurna keluar baju-bajunya bagus, setelannya hebat, stylish lah ya, fashionable semua gitu. Tapi satu yang enggak mereka miliki keberanian," tegas Ray Rangkuti dalam program KASIPAHAM di Nusantara TV yang dipandu Host Tascha Liudmila, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai krisis keberanian ini tampak nyata dari sikap DPR yang ragu-ragu dalam menggulirkan mekanisme pengawasan tertinggi dalam kasus Suket Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Hak menyatakan pendapat saja sekarang mereka maju mundur, maju mundur," ujarnya.
"Ini karena mereka sebetulnya enggak dilahirkan dari iklim politik, rata-rata anggota DPR ini sekarang dibesarkan oleh dinasti politik," lanjutnya.
Menanggapi langkah Komisi III DPR RI yang menjadwalkan pemanggilan Kapolri terkait pengusutan berbagai isu penegakan hukum dan penyadapan, Ray Rangkuti memperkirakan proses pemanggilan tersebut tidak akan menghasilkan pengawasan yang substantif. Ia menyebut agenda pengawasan wakil rakyat berpotensi besar hanya menjadi panggung "teatrikal politik".
Baca juga: Soal Penyadapan, Ketua DPR: APH Tak Boleh jadi Alat Kekuasaan
Menurut analisa Ray, pemeriksaan di parlemen disinyalir telah dipatok dalam batasan-batasan kompromi tertentu agar tidak menyentuh area yang sensitif bagi penguasa maupun pimpinan institusi.
"Teatrikal saja. Seolah-olah mereka bertanya dan mengungkap ini, tapi mereka sudah tahu batas-batasnya di mana. Sudah ada batasnya, misalnya dari A sampai F atau J. Di atas F dan J itu di situlah permainannya, supaya mereka juga enggak kehilangan muka," ujar Ray.
Keraguan Ray Rangkuti kian menebal saat menyoroti rekam jejak DPR dalam mengawal agenda reformasi di tubuh Polri maupun TNI. Ia mengkritik proses legislasi revisi Undang-Undang Kepolisian yang dinilainya tidak didasari pada kehendak publik untuk pembenahan mendasar, melainkan sekadar mengomodasi rancangan dari internal institusi itu sendiri.
"Kalau Anda mau mereformasi polisi, saya ingatkan, berhentikan dulu Pak Sigit. Yang mereka ketok itu meupakan versi yang diinginkan oleh polisi. Namanya reformasi polisi, tapi desainnya adalah desain yang diinginkan oleh institusi polisi sendiri," ungkap Ray.
Ia menambahkan bahwa sikap DPR pada pembahasan revisi UU TNI pun menunjukkan pola serupa, di mana para legislator cenderung mengakomodasi keinginan institusi ketimbang menghadirkan kontrol sipil yang kuat.
Dalam pandangan Ray Rangkuti, persoalan mendasar dari penegakan hukum dan pengawasan politik di Indonesia adalah kecenderungan para pejabat negara yang lebih memprioritaskan perlindungan citra institusi ketimbang membongkar kebenaran secara tuntas. Hal ini memicu pola penanganan kasus yang berulang di setiap era kepemimpinan akibat kebiasaan mengompromikan masalah demi menjaga harmoni semu.
"Pejabat negara kita itu selalu merasa bahwa melindungi institusi itu jauh lebih penting dari mengungkap kebenaran. Sekarang saya kampanyekan nih: lebih baik gaduh demi mengungkap kebenaran daripada diam menyimpan kebohongan," pungkas Ray Rangkuti.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
