Daniel Johan Anggota DPR (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti alokasi dana APBN senilai total Rp14,69 miliar dari dua kementerian kepada perusahaan milik artis yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yaitu PT Rans Animasi Indonesia (bagian dari grup RANS)
Salah satu kementerian itu ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP menganggarkan dana sebesar Rp 10,8 miliar untuk membayar jasa influencer.
Perusahaan milik Raffi dikontrak KKP tiga kali, yakni sepanjang 2024 hingga 2026.
Komisi IV DPR RI memastikan bakal mendalaminya. Menurut Anggota Komisi IV, Daniel Johan, anggaran sebesar itu seharusnya lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya ikan.
"Kami menyayangkan alokasi anggaran Kementerian KKP untuk jasa influencer. Nilai sebesar itu seharusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat kelautan dan perikanan," ujar Daniel, Rabu, 11 November 2026.
Menurut Daniel, saat ini nelayan masih banyak yang kesulitan mendapat BBM bersubsidi, alat tangkap, sampai akses permodalan. Di samping itu, pembudidaya masih membutuhkan benih, pakan, dan infrastruktur pendukung.
"Di tengah kebutuhan yang begitu besar, anggaran miliaran rupiah untuk jasa publikasi jelas melukai rasa keadilan pelaku usaha perikanan kecil," jelas dia.
Daniel menilai, prioritas penggunaan anggaran KKP perlu dikoreksi, sehingga lebih berpihak kepada masyarakat pesisir.
Baca Juga: RANS Milik Raffi Ahmad Jelaskan Penggunaan Dana Rp14,69 Miliar dari Kemenbud dan KKP
Program penguatan kelompok nelayan, revitalisasi tambak, sampai peningkatan sarana budidaya, dinilainya lebih mendesak untuk mendapatkan dukungan anggaran.
"Prioritasnya seharusnya program yang manfaatnya langsung dirasakan di lapangan, seperti penguatan kelompok nelayan, revitalisasi tambak, dan peningkatan sarana budidaya. Keberhasilan program tidak diukur dari seberapa ramai ia tampil di layar, tetapi dari seberapa besar ia menambah penghasilan masyarakat pesisir," jelas dia.
Menurutnya, sosialisasi program pemerintah tidak harus menghabiskan anggaran besar. KKP dinilai dapat memaksimalkan media sosial resmi, humas internal, serta melibatkan penyuluh perikanan dan komunitas nelayan.
Ia menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer ini. "Cara ini lebih dekat dengan masyarakat sasaran dan biayanya jauh lebih kecil. Program yang baik akan dikenal luas jika manfaatnya nyata, tanpa perlu belanja promosi bernilai miliaran," tandas Daniel.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
