Ini Pertimbangan MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran

Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan advokat Subhan Palal. Namun, gugatan tersebut sempat ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Subhan kemudian menempuh upaya banding. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) tetap menguatkan putusan PTUN Jakarta. Tidak berhenti di situ, Subhan melanjutkan perkara ke tingkat kasasi hingga akhirnya MA mengabulkan gugatannya.

Sebelas hari setelah putusan dibacakan, MA merilis salinan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Selasa, 10 November 2026. Melalui putusan tersebut, MA menyatakan surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak berlaku.

Baca Juga: UGM Pantau Keamanan Kampus dan Dampingi Mahasiswa Terdampak Aksi Yogyakarta

"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi putusan MA.

MA turut memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar mencabut surat keterangan yang menjadi objek sengketa tersebut.

"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," jelasnya.

Dalam salinan putusan itu, terdapat enam pertimbangan hukum yang mendasari keputusan MA. Berikut rinciannya:

1. PTUN memiliki kewenangan korektif dan remedial

MA menilai Peradilan Tata Usaha Negara tetap memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi dan pemulihan terhadap dampak pelanggaran administrasi pemilu. Kewenangan tersebut dapat dijalankan ketika mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu tidak lagi dapat digunakan akibat terbatasnya subjek, objek, dan tenggang waktu penyelesaian.

Pertimbangan ini juga berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi yang dinilai terstruktur, sistematis, dan terencana sehingga berpotensi membahayakan demokrasi serta kedaulatan rakyat dalam menentukan calon pemimpin yang memenuhi persyaratan administrasi.

2. Hak menggugat tidak hanya dimiliki peserta pemilu

MA berpandangan bahwa pelanggaran administrasi dalam persyaratan pencalonan bukan hanya menyangkut kepentingan para peserta pemilu, melainkan juga kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Karena itu, setiap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dinilai patut memperoleh hak mengajukan gugatan. Dalam perkara ini, Subhan Palal sebagai warga negara Indonesia dianggap memiliki kepentingan hukum untuk menggugat persyaratan pencalonan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

3. Putusan MK menjadi fakta hukum baru

Pertimbangan ketiga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. MA menilai putusan tersebut sebagai fakta hukum baru (notoire feiten) yang telah menguji objek sengketa dan membawa perubahan terhadap kondisi hukum.

Perubahan tersebut dinilai turut memengaruhi keberadaan objek sengketa sehingga tidak lagi sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku.

4. MA mengesampingkan keberatan terkait kedaluwarsa dan kurang pihak

Dengan munculnya fakta hukum baru, MA menilai keberatan tergugat mengenai kedaluwarsa gugatan serta kurangnya pihak dalam perkara atau plurium litis consortium dapat dikesampingkan.

MA mempertimbangkan bahwa putusan pengadilan merupakan bagian dari satu sistem hukum. Oleh sebab itu, majelis lebih mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural dalam menguji pokok perkara.

Langkah tersebut juga dilakukan untuk menyelaraskan substansi objek sengketa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, sesuai dengan asas ius curia novit. Atas dasar itu, MA menyimpulkan keberatan yang diajukan tergugat tidak memiliki alasan hukum.

5. Dokumen pendidikan dinilai tidak membuktikan kelulusan Gibran

Dalam pertimbangan kelima, MA menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran. Dokumen tersebut meliputi certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta sejumlah berkas lainnya.

Menurut MA, dokumen-dokumen itu tidak dapat membuktikan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Berkas tersebut hanya menerangkan kehadirannya dalam kegiatan perkuliahan.

MA juga menyatakan tidak menemukan bukti berupa ijazah atau sertifikat kelulusan dari luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA, SMK, atau sederajat.

6. Penyetaraan tanpa ijazah dinilai melanggar asas kecermatan

Pertimbangan terakhir menyangkut proses penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan sistem pendidikan nasional.

MA menilai penyetaraan tersebut harus didukung bukti kelulusan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma. Tanpa dokumen tersebut, penerbitan keputusan penyetaraan dianggap tidak cermat karena dapat memengaruhi fakta material yang menjadi dasar keputusan administrasi.

Atas dasar itu, tindakan tergugat dalam menerbitkan surat penyetaraan dinilai melanggar asas kecermatan formal.

Setelah mempertimbangkan keenam poin tersebut, MA menyimpulkan permohonan kasasi Subhan Palal memiliki dasar hukum untuk dikabulkan tanpa perlu mengulas alasan kasasi lainnya.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya," demikian bunyi putusan MA.