Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Akmarawita Kadir, M.Kes., dalam program "NTV Interview" yang tayang di Nusantara TV, Rabu (11/11/2026).
Ntvnews.id, Surabaya - Perundungan atau bullying terhadap anak bukan sekadar persoalan kenakalan biasa.
Tindakan ini dapat meninggalkan luka psikologis dalam jangka panjang, mengganggu tumbuh kembang, bahkan memengaruhi masa depan korban.
Karena itu, upaya pencegahan perundungan tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah dan orang tua. Seluruh pemangku wilayah, mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota, perlu terlibat aktif dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Akmarawita Kadir, menilai edukasi mengenai bahaya perundungan di masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Menurutnya, pencegahan harus dilakukan secara masif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga.
Lantas, sejauh mana keterlibatan pemangku wilayah dalam mencegah perundungan terhadap anak, khususnya di lingkungan pendidikan?
Dalam program "NTV Interview" yang tayang di Nusantara TV, Rabu (11/11/2026), Akmarawita mengatakan, kasus perundungan sebenarnya bukan fenomena baru.
Tindakan tersebut sudah terjadi sejak dahulu dan masih ditemukan hingga saat ini di berbagai daerah, termasuk Surabaya.
"Kalau kita lihat sejarahnya, dari dahulu sampai sekarang, perundungan tidak pernah benar-benar hilang. Saya rasa sejak zaman dahulu pun selalu ada perundungan. Kalau sekarang istilahnya lebih keren, yaitu bullying. Hampir setiap daerah atau kota selalu mengalaminya, termasuk Surabaya. Namun, bagaimana kita meningkatkan edukasi kepada masyarakat?" ujar Akmarawita.
Menurutnya, peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga, menjadi salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai perundungan.
Dia menilai, perilaku perundungan berpotensi menjadi kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Anak yang pernah menjadi korban perundungan berisiko mengulangi perilaku serupa ketika dewasa apabila tidak mendapatkan edukasi dan pendampingan yang tepat.
"Perundungan ini kalau kita lihat seperti berantai. Biasanya, orang yang dahulu pernah dirundung, ketika sudah besar dan memiliki anak, bisa saja anak-anaknya melakukan hal yang sama. Karena itu, penguatan keluarga menjadi hal penting untuk memutus kasus-kasus perundungan, khususnya di Kota Surabaya," jelasnya.
Peran RT/RW hingga Pemerintah Kota dalam Mencegah Bullying
Akmarawita menegaskan, keterlibatan pemerintah mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan sangat penting dalam mencegah perundungan terhadap anak.
Menurutnya, seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat harus memiliki misi yang sama untuk membangun budaya antiperundungan.
Meski pemerintah tidak bisa mencampuri seluruh urusan internal keluarga, sistem edukasi dan pengawasan di lingkungan masyarakat tetap dapat diperkuat.
"Kalau kita lihat, pemerintah kota memiliki kecamatan. Di kecamatan ada kelurahan, kemudian RW dan RT. Di tingkat paling kecil inilah terdapat keluarga-keluarga. Jadi, semuanya harus memiliki satu misi yang sama, mulai dari pimpinan hingga tingkat paling bawah," paparnya.
Dia menambahkan, tanggung jawab pencegahan perundungan bukan hanya berada di tangan pemerintah eksekutif. DPRD, masyarakat, hingga media juga memiliki peran dalam menyampaikan edukasi dan membangun kesadaran publik.
Dengan keterlibatan seluruh elemen tersebut, diharapkan muncul budaya yang menegaskan bahwa perundungan merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan.
Akmarawita juga mengingatkan bahwa baik anak yang melakukan perundungan maupun anak yang menjadi korban sama-sama membutuhkan perhatian dan pendampingan.
Anak yang melakukan perundungan, menurutnya, belum tentu memahami bahwa tindakannya dapat menyakiti orang lain. Perilaku tersebut bisa muncul karena kurangnya pendidikan dalam keluarga atau meniru lingkungan sekitarnya.
"Kalau kita lihat, baik anak yang melakukan perundungan maupun yang dirundung, sebenarnya keduanya merupakan korban. Anak yang merundung mungkin tidak tahu bahwa tindakannya salah. Mereka menganggap, 'Asyik ya kalau membully seseorang'. Bisa jadi karena pendidikannya kurang atau meniru lingkungan dan keluarganya. Inilah yang perlu kita ubah menjadi budaya yang lebih baik," ungkapnya.
Edukasi Antiperundungan Harus Menjadi Budaya
Untuk menggambarkan pentingnya edukasi yang berkelanjutan, Akmarawita mencontohkan perubahan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan helm saat berkendara.
Menurutnya, dahulu masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Namun, seiring meningkatnya edukasi dan kesadaran mengenai keselamatan, penggunaan helm kini semakin menjadi kebiasaan masyarakat.
Hal serupa, kata dia, perlu diterapkan dalam upaya mencegah perundungan. Edukasi mengenai bahaya bullying harus disampaikan secara merata dan masif hingga ke tingkat keluarga.
"Dahulu, banyak orang naik motor tidak memakai helm. Sekarang, di mana-mana orang sudah menggunakan helm karena sadar bahwa helm penting untuk keselamatan. Hal itu akhirnya menjadi budaya. Nah, edukasi bahwa bullying itu tidak baik juga harus dilakukan secara merata dan masif sampai tingkat keluarga," terangnya.
Dia menilai, orang dewasa yang berada dalam struktur pemerintahan maupun lingkungan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk membangun sistem edukasi tersebut.
Melalui edukasi yang konsisten, keluarga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai positif kepada anak sekaligus memahami dampak serius perundungan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Akmarawita Kadir, M.Kes., dalam program "NTV Interview" yang tayang di Nusantara TV, Rabu (11/11/2026).
Sanksi Hukum bagi Pelaku Perundungan Anak
Terkait penerapan sanksi terhadap kasus perundungan, Akmarawita menilai diperlukan aturan yang jelas sebagai landasan penanganannya.
Dia menjelaskan, tindakan perundungan dapat berkembang menjadi persoalan hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana. Dalam kondisi tersebut, anak yang terlibat dapat masuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum.
"Kita masih belum memiliki aturan yang benar-benar baku dan jelas khusus mengenai kasus bullying. Namun, yang jelas, dampak perundungan bisa berujung pada persoalan pidana. Kalau pelakunya anak-anak, mereka bisa menjadi anak yang berhadapan dengan hukum," ujarnya.
Karena itu, edukasi mengenai konsekuensi hukum perlu diberikan kepada anak-anak maupun orang tua. Masyarakat juga perlu diperlihatkan contoh kasus yang pernah terjadi agar memahami bahwa perundungan bukan tindakan sepele.
Menurutnya, edukasi tersebut tidak cukup hanya dilakukan di lingkungan RT/RW, tetapi juga harus diperluas ke sekolah, tempat kursus, dan lingkungan pendidikan lainnya.
"Jadi, edukasi harus masif. Tidak hanya jajaran kecamatan, kelurahan, dan RT/RW, tetapi juga meluas ke lingkungan pendidikan, sekolah, kursus, dan sebagainya. Saya rasa itu penting," tegasnya.
DPRD Dorong Penguatan Sistem Edukasi hingga Tingkat Keluarga
Lebih lanjut, Akmarawita menilai Pemerintah Kota Surabaya perlu memperkuat sistem pencegahan perundungan dengan memanfaatkan jaringan yang sudah tersedia di lingkungan masyarakat.
Salah satu yang dapat dioptimalkan adalah Kader Surabaya Hebat (KSH). Menurutnya, keberadaan KSH memiliki jangkauan yang cukup kuat karena satu kader dapat mewakili sekitar 20 rumah atau kepala keluarga.
Jaringan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan edukasi secara seragam, rutin, dan terukur kepada masyarakat.
"Salah satu contohnya adalah KSH atau Kader Surabaya Hebat. Di Surabaya, keberadaan KSH ini sangat kuat. Satu orang KSH bisa mewakili 20 rumah atau 20 kepala keluarga. Ini sebenarnya sangat bagus," katanya.
Akmarawita berharap para kader yang tersebar di lingkungan RT/RW hingga kelurahan dapat lebih dioptimalkan untuk memberikan edukasi kepada keluarga.
Namun, dia mengingatkan bahwa program edukasi tersebut harus memiliki indikator keberhasilan dan hasil yang terukur.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengevaluasi pelaksanaannya sekaligus menjadikan kasus yang muncul sebagai bahan pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang.
Koordinasi Dinas dan Keterlibatan Orang Tua Perlu Diperkuat
Mengenai sistem koordinasi pencegahan perundungan di Surabaya, Akmarawita menilai sebenarnya sudah terdapat sejumlah program dan kegiatan edukasi. Namun, pelaksanaannya dinilai belum cukup masif sehingga perlu ditingkatkan.
Dia menyebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), termasuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang menangani perlindungan perempuan dan anak, perlu mengambil peran sebagai sektor utama dalam memperkuat koordinasi.
Menurutnya, dinas terkait perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, termasuk program edukasi secara rutin dan terukur hingga tingkat keluarga.
"Kalau saya melihat, sekarang sebenarnya sudah ada sistem dan edukasi-edukasi. Namun, yang masih kurang adalah pelaksanaannya belum masif. Ini yang harus ditingkatkan. Dinas terkait harus menjadi leading sector untuk membuat penguatan sistem, seperti SOP, sehingga edukasi bisa dilakukan secara masif dan terukur sampai tingkat keluarga," paparnya.
Dia menambahkan, koordinasi dapat dilakukan dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, RT/RW, serta jaringan KSH yang telah tersedia.
Melalui kerja sama tersebut, edukasi kepada orang tua dapat dilakukan secara rutin, termasuk memberikan pemahaman mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak.
Meski demikian, Akmarawita mengakui upaya tersebut memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah beragamnya kondisi keluarga, terutama orang tua yang memiliki keterbatasan waktu untuk berkomunikasi dengan anak karena kesibukan bekerja.
Dia menilai, sebagian orang tua masih terlalu mengandalkan sekolah dalam mendidik anak. Padahal, lingkungan keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan perilaku anak.
"Kadang-kadang, setelah anak pulang sekolah, mereka dibiarkan begitu saja karena orang tuanya harus bekerja. Ketika orang tua pulang, hari sudah malam dan komunikasi dengan anak pun minim. Semuanya seolah-olah dipercayakan kepada sekolah," ungkapnya.
Menurut Akmarawita, pendidikan anak tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab utama untuk membangun komunikasi dan memberikan pemahaman mengenai perilaku yang baik kepada anak.
Dia meyakini tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi pelaku maupun korban perundungan. Namun, kesibukan pekerjaan terkadang membuat komunikasi dalam keluarga berkurang.
Karena itu, peran pemangku wilayah diperlukan untuk membantu mencari solusi sekaligus mendorong terciptanya komunikasi yang lebih baik antara ayah, ibu, dan anak.
"Saya yakin tidak ada orang tua yang ingin anaknya suka membully orang lain atau justru menjadi korban bullying. Namun, terkadang mereka sibuk bekerja sehingga komunikasi dengan anak berkurang. Nah, ini yang harus dicarikan solusi. Di sinilah peran para pemangku wilayah diperlukan," jelasnya.
Dia kembali menegaskan bahwa anak yang melakukan perundungan juga membutuhkan perhatian dan edukasi. Sebab, mereka terkadang tidak memahami bahwa tindakan yang dianggap sebagai candaan sebenarnya dapat menyakiti orang lain.
"Ketika anak melakukan bullying, sebenarnya mereka juga korban. Mereka mungkin tidak tahu dan menganggap tindakannya hanya bercanda. Karena itu, edukasi dan komunikasi dalam keluarga menjadi sangat penting," tukas Akmarawita.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
