Ntvnews.id, Jakarta - Nusantara TV resmi menganugerahkan penghargaan khusus kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Penjaga Data Negeri dan Penggerak Kebijakan Berbasis Bukti. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran krusial BPS dalam menjaga kualitas data nasional serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan terukur.
Penghargaan prestisius tersebut diserahkan dalam ajang Nusantara Awards pada 28 Oktober 2026, sebagai pengakuan atas dedikasi lembaga negara pengampu statistik tersebut dalam menyediakan landasan informasi yang akurat bagi pembangunan Indonesia.
Dalam keterangannya, pihak penyelenggara menekankan bahwa kualitas data nasional merupakan fondasi vital dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Baca Juga: Kepala BPS Ungkap Pola Belanja Masyarakat Berubah, Kini Bergeser ke Online
Sepanjang kinerjanya, BPS dinilai konsisten menghadirkan data komprehensif yang menjadi acuan nasional. Ruang lingkup kerja lembaga ini terbentang luas, mulai dari pemutakhiran data sosial ekonomi yang mencakup hingga 95,98 juta keluarga, hingga pengukuran indikator pertumbuhan ekonomi nasional secara berkala. Data-data tersebut dinilai krusial dalam membantu pemerintah memahami tantangan, mengukur kemajuan, serta mengevaluasi arah pembangunan secara objektif.
Apresiasi khusus juga disematkan kepada kepemimpinan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Di bawah kepemimpinannya, statistik dipandang tidak lagi sekadar deretan angka mati, melainkan bertransformasi menjadi fondasi hidup bagi kebijakan publik yang terukur, transparan, dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Melalui penghargaan Penjaga Data Negeri dan Penggerak Kebijakan Berbasis Bukti ini, Nusantara TV berharap BPS dapat terus memimpin transformasi data nasional, memperkuat tata kelola statistik publik, dan menginspirasi sinergi lintas sektor demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan.
Nusantara TV Anugerahkan Penghargaan Penjaga Data Negeri untuk BPS, Apresiasi Peran Strategis Kebijakan Berbasis Bukti (Dokumentasi Pribadi )