BPS Bongkar Data: Dalam 2 Tahun Pemerintahan Era Prabowo Telah Menurunkan 1 Juta Orang Miskin

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 29 Okt 2026, 15:20
thumbnail-author
Ramses Manurung
Penulis & Editor
Bagikan
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam program Suara Nusantara di Nusantara TV/Foto: Toga Ibnu Pratama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam program Suara Nusantara di Nusantara TV/Foto: Toga Ibnu Pratama

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data indikator sosial ekonomi nasional dalam program Suara Nusantara bertajuk "Mengawal 2 Tahun Asta Cita" di Nusantara TV, Rabu (28/10/2026). BPS mencatat tren positif pembangunan nasional dalam dua tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Amalia menyebut angka kemiskinan nasional mencatatkan penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun.

"Kalau kita lihat angka kemiskinan 2 tahun terakhir itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di bulan Maret 2024 itu kemiskinan kita sekitar 9,03% dan kemudian turun hampir 1% dalam waktu 2 tahun," ungkap Amalia.

Penurunan persentase tersebut secara kuantitatif memberikan dampak signifikan terhadap berkurangnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dari angka 25,22 juta jiwa pada dua tahun lalu, jumlah masyarakat miskin berhasil ditekan secara drastis.

"Artinya apa, dalam 2 tahun ini di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo telah berhasil menurunkan jumlah orang miskin hampir 1 juta orang," tegasnya.

Tren positif ini terus berlanjut di mana tingkat kemiskinan tercatat melandai menjadi 8,47% pada Maret 2025, dan turun kembali hingga mencapai 8,07% pada tahun 2026.

Amalia menggarisbawahi bahwa evaluasi kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya diukur dari satu indikator angka kemiskinan semata.

Indikator sosial utama lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga terus menunjukkan kenaikan.

Baca juga: Pemerintah Ingin Replikasi Pertumbuhan Daerah untuk Capai Target 2027

"Mengukur dampak ataupun kondisi sosial masyarakat itu tidak hanya angka kemiskinan, tapi banyak indikator lain. Indeks pembangunan manusia kita ini terus meningkat, bahkan saat ini ada tiga provinsi yang masuk kategori IPM sangat tinggi," jelas Amalia.

Adapun tiga provinsi yang berhasil menembus kategori IPM sangat tinggi tersebut adalah DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Riau.

Selain IPM, capaian di sektor pendidikan dan kesehatan juga memperlihatkan kemajuan berkesinambungan. Indikator rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir.

Di sisi lain, Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Indonesia juga terus naik, yang mengindikasikan kian membaiknya akses publik terhadap layanan kesehatan serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Di akhir pemaparannya, Amalia mengingatkan peran krusial data BPS sebagai panduan navigasi arah kebijakan negara.

"BPS ini menyajikan ratusan indikator setiap tahunnya dan tentunya ratusan indikator ini digunakan sebagai kompas pembangunan sekaligus sebagai landasan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah," terangnya.

Beliau pun mengajak publik dan pemangku kepentingan untuk menelaah data statistik secara utuh dan menyeluruh.

"Satu pesan saya adalah mari kita melihat data statistik secara komprehensif, tidak hanya satu angka tetapi lihatlah secara komprehensif keseluruhan karena BPS menghasilkan ratusan data statistik yang bisa kita pelajari dan telaah," tutup Kepala BPS.