Menko Yusril Sabet Nusantara Awards Kategori Penggerak Reformasi Hukum & Keterbukaan Informasi

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia meraih penghargaan Nusantara Award 2026 Kategori Penggerak Reformasi Hukum & Keterbukaan Informasi yang diinisiasi Nusantara TV berkolaborasi dengan Nusantara Insight.

Penghargaan diterima langsung oleh Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Yusril Ihza Mahendra yang diserahkan Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampubolon, usai hadir sebagai salah satu narasumber dalam mega talkshow Suara Nusantara Spesial Mengawal 2 Tahun Asta Cita di Nusantara TV, Rabu (28/10/2026) malam.

Apresiasi tersebut diberikan atas keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Yusril Mahendra dalam mendorong reformasi hukum, digitalisasi layanan, dan keterbukaan informasi.

Reformasi hukum, digitalisasi layanan, dan keterbukaan informasi menjadi langkah strategis untuk mendorong kelembagaan yang lebih efektif, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Menko Yusril Ajak Seluruh Elemen Bangsa Bersatu: Jangan Memaki Diri Sendiri!

"Kita itu secara bertahap mulai melangkah kepada e-government dengan maksud supaya kalau bisa orang itu jangan terlalu banyak ketemu orang, tetap sistem kita bangun, tapi SDM-nya juga kita bangun agar memiliki komitmen integritas yang tinggi dalam mengendalikan sistem itu," kata Yusril dalam sesi diskusi Suara Nusantara.

Langkah terobosan yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memiliki dampak signifikan untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena pembangunan yang kuat membutuhkan fondasi hukum yang kokoh, tata kelola yang akuntabel, dan pelayanan publik yang semakin transparan.

Kepastian hukum bukan hanya menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat iklim usaha, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.