Ntvnews.id, Surabaya - Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerataan layanan publik, khususnya di bidang kesehatan, serta pemenuhan gizi anak juga menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian.
Salah satu persoalan yang masih menjadi tantangan bersama adalah stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis.
Karena itu, pemerintah dituntut terus memperkuat berbagai intervensi, mulai dari pencegahan, pemenuhan kebutuhan gizi, hingga pendampingan bagi keluarga yang berisiko mengalami stunting.
Lantas, bagaimana langkah Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD dalam memperkuat layanan publik dan menekan angka stunting sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan?
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Zuhrotul Mar'ah, mengatakan pembangunan kota tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat semakin aktif dan sehat.
Menurutnya, stunting masih menjadi persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat. Berbagai langkah pun telah dilakukan pemerintah dan DPRD Kota Surabaya untuk menekan angka kasus tersebut.
Zuhrotul menjelaskan, stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan atau kekurangan gizi. Penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi ekonomi keluarga, kualitas layanan publik, serta tingkat edukasi orang tua.
"Kalau kita ngomong stunting, itu tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga harus melihat secara holistik keseluruhannya. Ada masalah ekonomi, kemudian layanan publik yang ada di masyarakat, serta edukasi terhadap orang tua," ujar Zuhrotul dalam program "NTV Interview" bertajuk "Pemerintah Terus Kawal Layanan Publik dan Intervensi Stunting" yang tayang di Nusantara TV.
Dia menambahkan, pemahaman orang tua mengenai kebutuhan gizi dan cara merawat anak memiliki keterkaitan erat dengan risiko stunting.
Menurutnya, penyebab stunting perlu ditelusuri lebih jauh. Selain faktor kesehatan yang membuat anak kesulitan mendapatkan asupan gizi, keterbatasan ekonomi keluarga juga dapat menyebabkan kebutuhan nutrisi anak tidak terpenuhi secara optimal.
"Stunting itu bisa disebabkan karena memang ada faktor kesehatan, ketika anak tidak bisa mendapatkan asupan. Atau karena intake yang diberikan oleh keluarganya kurang akibat keterbatasan ekonomi," jelasnya.
Lebih lanjut, Zuhrotul menilai kondisi ekonomi, kesehatan, dan tingkat pendidikan orang tua turut memengaruhi pola pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan gizi anak.
Keluarga dengan keterbatasan ekonomi, misalnya, cenderung menghadapi kendala dalam menyediakan makanan bergizi yang cukup bagi seluruh anggota keluarga.
Selain faktor ekonomi, kondisi lingkungan dan sanitasi juga berpengaruh terhadap kesehatan anak. Akses terhadap air bersih menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus diperhatikan.
Lingkungan dengan sanitasi buruk dapat meningkatkan risiko anak terserang penyakit, seperti diare. Kondisi tersebut dapat mengganggu penyerapan nutrisi sehingga makanan yang dikonsumsi anak tidak terserap secara optimal.
Akses terhadap fasilitas kesehatan juga menjadi faktor penting. Jarak fasilitas kesehatan yang jauh atau sulit dijangkau dapat membuat keluarga tidak memperoleh layanan kesehatan yang memadai.
"Ini juga saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan sendiri-sendiri," terangnya.
Zuhrotul juga menyoroti masih adanya pemahaman dan kebiasaan di masyarakat yang perlu diluruskan, terutama terkait pola makan anak dan kebutuhan gizi ibu selama kehamilan.
Menurutnya, kebiasaan pemberian makanan kepada anak pada masa lalu tidak selalu bisa diterapkan pada kondisi saat ini. Begitu pula dengan sejumlah pantangan makanan bagi ibu hamil yang berkembang di masyarakat.
Dia menilai, pemenuhan gizi selama kehamilan tidak seharusnya hanya mengikuti keinginan atau makanan yang sedang diidamkan ibu, tetapi perlu memperhatikan kebutuhan nutrisi secara menyeluruh.
"Kadang-kadang ada anggapan di masyarakat kalau hamil itu tidak boleh makan ini atau tidak boleh makan itu. Atau kalau orang hamil sedang ngidam, apa yang diinginkan harus dipenuhi. Padahal, yang diinginkan itu hanya makanan tertentu dan belum tentu mencakup kebutuhan gizi secara keseluruhan. Ini juga bisa berpengaruh terhadap kondisi anak yang dilahirkan," tambahnya.
Beragam Program Pemerintah untuk Menekan Stunting
Terkait upaya penanganan stunting, Zuhrotul menyebut Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya telah menjalankan berbagai program intervensi sosial, terutama bagi masyarakat yang masuk kelompok ekonomi terbawah atau desil 1 dan 2.
Salah satunya melalui bantuan pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi.
Selain itu, terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga menyasar ibu hamil dan anak balita sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi.
Pemerintah juga memiliki program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk membantu memperbaiki kondisi tempat tinggal masyarakat, termasuk meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungan tempat tinggal.
Melalui program tersebut, keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak diharapkan dapat memperoleh lingkungan yang lebih sehat.
"Kalau misalnya rumahnya tidak layak huni, agar mereka mendapatkan lingkungan yang bagus, bisa diintervensi melalui bedah rumah atau Rutilahu," ungkapnya.
Tidak hanya bantuan pangan dan perbaikan tempat tinggal, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kemampuan ekonomi keluarga.
Zuhrotul menjelaskan, masyarakat yang belum memiliki keterampilan dapat diarahkan untuk mengikuti pelatihan. Setelah itu, mereka juga dapat dihubungkan dengan akses permodalan untuk mengembangkan usaha.
Pendampingan turut diberikan agar masyarakat dapat meningkatkan kondisi ekonominya secara bertahap.
"Diberi pelatihan, kemudian diakseskan dengan permodalan dan nanti ada pendampingan supaya status ekonomi masyarakat bisa tumbuh. Dari yang tidak mempunyai penghasilan bisa menjadi punya penghasilan. Itu juga ada dalam program pemerintah," pungkasnya.
Melalui berbagai intervensi tersebut, penanganan stunting di Surabaya diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menyentuh akar persoalan, mulai dari kesejahteraan keluarga, edukasi orang tua, akses kesehatan, hingga perbaikan sanitasi lingkungan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Zuhrotul Mar'ah saat menjadi narasumber dalam program "NTV Interview" bertajuk "Pemerintah Terus Kawal Layanan Publik dan Intervensi Stunting" yang tayang di Nusantara TV.