Ntvnews.id, Jakarta - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) pada Selasa, 17 November 2026. Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan ilegal.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, persidangan itu merupakan bagian dari proses penegakan kode etik di lingkungan kepolisian.
“Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Ia menjelaskan, Eko diduga melakukan sejumlah pelanggaran, antara lain penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, tindakan yang tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.
Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Akses tersebut diduga digunakan saat Eko menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika bertugas sebagai pelaksana tugas (Plt.) pada jabatan tersebut.
Baca Juga: Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan Bersama Baintelkam Polri
Atas dugaan pelanggaran itu, Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sidang KKEP akan dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, dengan Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota.
Ada pun anggota komisi lainnya adalah Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo memastikan proses persidangan akan berlangsung dengan mengutamakan profesionalitas dan akuntabilitas.
Baca Juga: RUU Penyadapan: Polri Pastikan Aktivitas Intelijen Harus Ada Izin Tertulis
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempat tersangka tersebut antara lain Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri dan mantan Kepala KSP), Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri), Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri) dan Irjen Pol. Slamet Uliandi (Mantan Kadiv TIK Polri).
Pada Selasa, 10 November 2026, Divpropam Polri juga menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution. Dalam persidangan itu, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Ahrie menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
(Sumber: Antara)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (kanan) (Antara)