5 Fakta Brigjen TK di Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Sosok berinisial TK ikut terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namanya mencuat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatannya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.

TK disebut mendapat perintah dari mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta, untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kemudian mengungkap bahwa TK merupakan seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) atau jenderal bintang satu.

Lantas, siapa sosok TK dan bagaimana dugaan keterlibatannya dalam perkara tersebut? Berikut sejumlah faktanya.

1. Merupakan Perwira Tinggi Polri Berpangkat Brigjen

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi bahwa TK merupakan perwira tinggi Polri yang masih aktif dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi.

Kepastian tersebut disampaikan setelah nama TK muncul dalam pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI.

Meski demikian, Polri belum mengungkap nama lengkap maupun jabatan TK saat ini di lingkungan Korps Bhayangkara.

"Yang bersangkutan merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," kata Johnny dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026.

2. Diduga Diperintahkan Ahrie Sonta untuk Melakukan Surveillance

Keterlibatan TK dalam perkara ini terungkap melalui penjelasan Kapolri mengenai dugaan alur perintah penyadapan.

Suyudi menyebut Ahrie Sonta yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan.

Selain itu, Ahrie juga diduga memerintahkan TK melakukan surveillance atau pengawasan.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance," ungkap Suyudi.

3. Namanya Muncul Diungkap Kapolri

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang diungkap Polri disebut berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Dalam perkara tersebut, penyidik mengusut dugaan penyadapan terhadap sejumlah target, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Kapolri memaparkan dugaan adanya alur perintah berjenjang yang melibatkan sejumlah pejabat Polri. TK menjadi salah satu sosok yang didalami karena diduga mendapat perintah untuk melakukan pengawasan.

Namun, sejauh ini Polri belum membeberkan secara terperinci objek, metode, maupun hasil surveillance yang diduga dilakukan TK.

4. Sedang Diperiksa Propam

Polri memastikan TK tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Biro Pengamanan Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.

Selain pemeriksaan etik, keterangan TK juga didalami dalam proses penyidikan pidana untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir menegaskan kedua proses pemeriksaan berjalan secara bersamaan.

Meski demikian, pemeriksaan tersebut belum berarti TK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal.

5. Nama Lengkap dan Jabatan TK Belum Diungkap

Meskipun pangkat TK telah dikonfirmasi sebagai Brigjen Pol, Polri belum menyampaikan identitas lengkap maupun posisi strukturalnya saat ini.

Pengungkapan tersebut masih menunggu perkembangan pemeriksaan internal dan penyidikan yang dilakukan kepolisian.

Dengan demikian, sejauh ini informasi yang telah dikonfirmasi secara resmi adalah TK merupakan perwira tinggi Polri aktif berpangkat Brigjen yang keterangannya sedang didalami terkait dugaan perintah surveillance dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo.

Sementara itu, sejauh mana keterlibatan TK dalam perkara tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.