Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akhirnya mengungkap identitas dan peran sosok berinisial TK yang sebelumnya disinggung oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Perwira tinggi Polri berinisial TK tersebut dipastikan berpangkat brigadir jenderal (brigjen) dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta penyidik gabungan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa Brigjen TK kini sedang diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian.
"Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu," ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, dikutip 13 November 2026.
Baca Juga: Kapolri Beberkan Alur Penyadapan oleh Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Slamet Uliandi dan Eko Hadi
Isir menegaskan, Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan akuntabel. Proses pemeriksaan internal melalui Propam dan penyidikan pidana umum di Bareskrim Polri berjalan paralel guna memastikan seluruh fakta hukum serta keterlibatan pihak-pihak terkait terungkap secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
Sosok Brigjen TK sebelumnya mencuat dalam rapat kerja antara Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11). Di hadapan para wakil rakyat, Kapolri membeberkan konstruksi perkara dan peran masing-masing tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini.
Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut salah satu tersangka berinisial AS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 memegang peranan kunci dalam rantai komando ilegal tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka AS diduga menerima instruksi langsung dari seorang perwira tinggi berinisial Jenderal LSP. Selanjutnya, AS tidak hanya meneruskan perintah penyadapan tersebut kepada operator tanpa prosedur permohonan resmi dari penyidik yang berwenang, tetapi juga memberikan instruksi khusus kepada Brigjen TK.
"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," ungkap Jenderal Suyudi Ario Seto di hadapan Komisi III DPR RI.
Dengan instruksi tersebut, Brigjen TK diduga bertugas melakukan pengawasan atau operasi pemantauan (surveillance) yang berkaitan dengan objek penyadapan ilegal yang dikoordinasikan oleh jaringan tersangka AS dan LSP.
Kasus ini bermula dari pembongkaran skandal penyadapan liar yang mencoreng institusi penegak hukum. Bareskrim Polri sejauh ini telah resmi menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal secara tanpa hak, serta penghapusan data elektronik.
Ironisnya, seluruh tersangka yang telah diamankan merupakan perwira tinggi di lingkungan internal Polri. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial Jenderal LSP, AS, EH, dan SU.
Skandal ini kian menjadi sorotan publik lantaran target dari operasi penyadapan ilegal tersebut tidak tanggung-tanggung. Berdasarkan temuan penyidik, sindikat internal ini diduga melakukan aksi penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah terhadap sejumlah tokoh penting negara, mulai dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hingga kalangan aktivis mahasiswa.
Hingga kini, penyidik Bareskrim Polri bersama tim gabungan terus mendalami motif di balik aksi penyadapan berskala besar ini, termasuk menelusuri aliran informasi intelijen liar yang dihasilkan dari tindakan melawan hukum tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
