Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/5/2026). ANTARA/Rio Feisal (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah mencermati pernyataan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengenai dugaan aksi penyadapan ilegal yang dilakukan oleh eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya, yang dikabarkan turut menyasar lembaga antirasuah tersebut.
"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, 12 November 2026.
Baca Juga: Kapolri Sebut Listyo Sigit jadi End User Penyadapan Prabowo
Budi menegaskan bahwa pihak lembaga antirasuah menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang saat ini tengah berjalan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). KPK meyakini Polri akan membuka kasus ini secara transparan kepada publik.
"Untuk itu, KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," tuturnya.
Kendati demikian, Budi menyebutkan bahwa hingga saat ini pihak KPK belum mengetahui secara pasti siapa saja pimpinan atau pejabat di lingkungan KPK yang menjadi obyek penyadapan oleh para jenderal tersebut. Ia mengimbau agar publik sabar menunggu informasi resmi dari pihak kepolisian.
"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu obyek-obyek yang dilakukan atau obyek-obyek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan," ucap Budi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis 12 November, bahwa aksi penyadapan ilegal yang didalangi oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan tidak hanya menyasar Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan meluas ke berbagai kalangan strategis nasional.
Berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri, sasaran penyadapan tersebut diduga mencakup Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Suyudi menggarisbawahi bahwa daftar panjang sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang tengah berlangsung dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Keempat tersangka tersebut meliputi:
Eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo
Eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution
Eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi
Eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso
Polri berkomitmen untuk terus mengusut tuntas perkara ini serta memberikan transparansi perkembangan penanganan perkara kepada publik secara berkala.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
