Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi penyelesaian kendala regulasi penjualan obat di gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan modus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi menjelaskan terdapat dua jalur pelaksanaan penyadapan di lingkungan Polri, yakni jalur resmi dan jalur internal atau jalur atensi.
Jalur resmi dijalankan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009. Prosesnya harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi dan dokumen pendukung, kemudian melalui verifikasi serta persetujuan berjenjang sebelum dilaksanakan tim Technical Surveillance Unit (TSU).
Berbeda dengan mekanisme tersebut, jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
"Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabakmon setelah mendapat perintah dari Jendak LSP," ungkap Suyudi.
Setelah target diterima, proses dilanjutkan dengan analisis, persetujuan internal, hingga pelaksanaan penyadapan oleh tim TSU.
Baca Juga: Soal Gibran Ajukan Pengunduran Diri, Ini Kata Ketua MPR RI
Menurut Suyudi, kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini diduga membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi sulit dibedakan dari kegiatan yang dilakukan melalui prosedur resmi.
"Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi."
Padahal, aturan mengharuskan penyadapan dilakukan berdasarkan permintaan tertulis penyidik dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Hasil penyadapan juga hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah.
Namun, dalam perkara ini ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran prosedur.
"Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik," kata Suyudi.
Ia juga membeberkan dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan atas perintah AS dan dilaksanakan oleh tim TSU.
Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan empat tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS. LSP diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada AS. Ia juga diduga menjadi penerima akhir hasil penyadapan.
Baca Juga: Kapolri Bakal Tindak Tegas Calo Pencari Kerja
Sementara itu, SU diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasilnya kepada LSP. Adapun EH dan AS diduga meneruskan serta menyetujui perintah penyadapan tanpa dilengkapi permohonan resmi dari penyidik.
Suyudi turut mengungkap dugaan sasaran penyadapan yang mencakup Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, aktivis, hingga mahasiswa.
"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," tegasnya.
Untuk mengusut perkara tersebut, Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Penyidik juga menyita 15 telepon genggam, tujuh flash disk, dua iPad, empat unit CPU, PC dan laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Seluruh dugaan peran para tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
