Ntvnews.id, Jakarta - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Hingga Rabu (11/11/2026) malam, Muzani menyebut belum menerima maupun melihat dokumen yang dimaksud.
"Saya belum dengar, saya belum lihat," kata Muzani saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026) malam.
Karena belum mendapatkan informasi maupun surat resmi, Muzani belum dapat memastikan langkah kelembagaan yang akan ditempuh MPR apabila pengunduran diri tersebut benar-benar diajukan. Termasuk, kemungkinan penyelenggaraan sidang istimewa untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Saya belum dengar, saya belum lihat, jadi belum bisa ngambil keputusan," tutup politikus senior Partai Gerindra tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan Gibran telah resmi mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden. Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri putra sulung Joko Widodo itu.
Baca Juga: Kapolri Sebut Listyo Sigit Cs Gunakan Hasil Sadapan Tak Sesuai Prosedur
"Betul (Gibran resmi mundur)," kata Budi saat dikonfirmasi.
Di tengah kabar tersebut, Gibran sebelumnya mengungkapkan keinginannya agar persoalan dokumen pendidikan yang menyeret namanya tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Ia juga mengaku telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dinamika yang tengah terjadi.
Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Salah satunya, menyarankan agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden,"ujar Gibran.
"Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN,"pungkasnya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. (Antara)