Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto (Humas Polri)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendeklarasikan perang terbuka terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu, 11 November 2026.
Di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta unsur Forkopimda Jawa Barat, Kapolri menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda di Indonesia untuk melakukan penindakan hukum tanpa kompromi terhadap oknum calo yang selama ini memeras pencari kerja.
Baca Juga: Kapolri Sebut Listyo Sigit Cs Gunakan Hasil Sadapan Tak Sesuai Prosedur
"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," ujar Jenderal Polisi Suyudi di Kota Bandung, dikutip Kamis, 12 November 2026.
Kapolri juga menyoroti maraknya modus percaloan yang beroperasi di perimeter luar kawasan industri maupun yang disinyalir melibatkan oknum internal perusahaan. Praktik ilegal ini dinilai tidak hanya membebani ekonomi para pencari kerja, tetapi juga merusak iklim investasi dan kepastian hukum di daerah.
Baca Juga: KAI Group Buka Lowongan Kerja Mulai 4 September Bagi Lulusan SMA hingga S1
Selain itu, Polri juga membuka layanan aduan publik melalui saluran bebas pulsa Call Center 110, penyiapan jaringan Bhabinkamtibmas di level desa/kelurahan, hingga koordinasi pengetatan dengan sistem pengamanan internal di tiap-tiap perusahaan.
Kapolri menegaskan, kehadiran program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Poliran difungsikan sebagai wadah fasilitator dan kolaborator lintas sektor untuk mempertemukan para pencari kerja dengan penyedia penyaluran tenaga kerja yang terbebas dari biaya-biaya ilegal.
"Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
