Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto (Humas Polri)
NTVNews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) untuk membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan. Selain memperluas kesempatan kerja, program ini juga menjadi strategi Polri dalam mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Peluncuran Poliran tersebut dilaksanakan melalui kegiatan bursa kerja atau job fair di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu, 11 Oktober 2026.
Kegiatan yang digagas Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri tersebut mempertemukan ribuan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri.
Dalam sambutannya, Suyudi menilai persoalan pengangguran tidak bisa dipandang sebatas masalah ekonomi. Tingginya angka pengangguran juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran," katanya.
Menurutnya, Poliran menjadi bagian dari transformasi pendekatan Polri dalam menjaga keamanan. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
Baca Juga: Polri Buka 8.875 Lowongan Kerja Lewat Job Fair POLIRAN, Gandeng 94 Perusahaan
Dengan semakin terbukanya akses pekerjaan, Polri berharap faktor-faktor kerawanan sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas dapat diminimalkan.
Suyudi menjelaskan, program Poliran sebelumnya telah dikembangkan ketika dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, program tersebut kini diperluas menjadi gerakan nasional yang melibatkan jajaran kepolisian di berbagai wilayah.
Dalam pelaksanaannya, Polri tidak mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Kepolisian lebih berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan perusahaan dengan masyarakat pencari kerja.
Bentuk kolaborasi tersebut meliputi penyediaan informasi lowongan pekerjaan, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga membantu proses penempatan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan industri.
Melalui mekanisme tersebut, Poliran diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan sekaligus kebutuhan perusahaan. Tidak hanya membuka akses lapangan pekerjaan, Kapolri juga menyoroti praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang kerap merugikan masyarakat dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Suyudi menegaskan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan kerja melalui proses seleksi yang transparan dan adil tanpa harus membayar kepada pihak tertentu untuk mendapatkan pekerjaan.
Dia meminta masyarakat tidak takut melaporkan apabila menemukan praktik percaloan, baik yang dilakukan oleh pihak luar maupun oknum di lingkungan perusahaan.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan,” tegasnya.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui sejumlah saluran kepolisian, mulai dari Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, hingga petugas pengamanan internal perusahaan.
Suyudi juga memberikan instruksi kepada Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan para pencari kerja.
"Penegakan hukum tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan Poliran agar setiap kesempatan kerja yang dibuka benar-benar dapat diakses masyarakat tanpa harus menghadapi pungutan liar, intimidasi, maupun praktik perantara ilegal," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
