Kapolri Sebut Listyo Sigit Cs Gunakan Hasil Sadapan Tak Sesuai Prosedur

Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan penyimpangan dalam praktik penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga orang lainnya. Salah satu temuan penyidikan adalah penggunaan hasil penyadapan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Kamis (12/11/2026). Dalam paparannya, Suyudi menjelaskan terdapat dua mekanisme penyadapan yang diduga digunakan, yakni jalur resmi dan jalur internal atau disebut jalur atensi.

Jalur resmi dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009. Prosesnya harus diawali dengan permohonan tertulis dari penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analisis, dan dokumen pendukung lainnya. Permohonan tersebut kemudian diverifikasi dan harus mendapatkan persetujuan secara berjenjang sebelum dilaksanakan oleh tim Technical Surveillance Unit (TSU).

Sementara itu, jalur internal atau jalur atensi diduga berlangsung tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target penyadapan disebut disampaikan secara lisan atau melalui aplikasi WhatsApp.

"Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabakmon setelah mendapat perintah dari Jendak LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU," ujar Suyudi. 

Menurut Suyudi, kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Akibatnya, aktivitas penyadapan melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara kegiatan penyadapan yang dilaksanakan melalui mekanisme resmi.

Baca Juga: Surya Paloh Sebut Prabowo Tidak Boleh Gagal Memimpin Indonesia

Padahal, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan wajib didasarkan pada permintaan tertulis penyidik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hasil penyadapan juga hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah.

Dalam perkara ini, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, pelaksanaan provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.

"Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik," lanjut dia. 

Suyudi turut membeberkan dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX yang terjadi pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan atas perintah AS dan dilaksanakan oleh tim TSU.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian praktik penyadapan tersebut.

LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS. LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan.

Sementara itu, SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada 2021 hingga Oktober 2026 diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. SU juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon kepada LSP dalam bentuk laporan harian dan laporan analisis.

Tersangka EH, yang pernah menjabat sebagai Plt Kabakmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan dari SU yang disebut berasal dari LSP. EH kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.

Baca Juga: Rekaman Kecelakaan Truk vs Bus di Tol Cawang Sampai Hancur

Adapun AS yang menjabat sebagai Plt Kabakmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator tanpa permohonan penyidik. AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, memerintahkan TK melakukan surveillance, serta menginstruksikan penghapusan data rekaman suara dan log penyadapan.

Lebih lanjut, Suyudi mengungkap bahwa sasaran penyadapan diduga mencakup sejumlah kalangan, mulai dari Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.

Namun, Suyudi menegaskan bahwa daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan pihak-pihak yang masuk dalam daftar sasaran penyadapan.

Untuk mengusut perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Barang bukti yang disita meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flash disk, dua iPad, empat unit CPU, PC dan laptop, satu modem, serta sejumlah dokumen dan log data penyadapan.

Sementara itu, LSP, EH, dan AS telah menjalani penahanan. Adapun SU ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 dan menjalani penahanan rumah pada 11 November 2026 berdasarkan pertimbangan kesehatan setelah pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri.

Suyudi menegaskan, seluruh dugaan peran para tersangka masih menjadi bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan dan penanganan perkara tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.