Kata Fadli Zon soal Kontrak Rp3,9 Miliar Kemendikbudristek dengan Raffi Ahmad untuk Promosi Museum

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kebudayaan Fadli Zon buka suara mengenai polemik kontrak kerja sama promosi museum melalui kanal YouTube dan Instagram milik Raffi Ahmad. Dia menilai kerja sama tersebut merupakan praktik yang lazim dilakukan untuk mempromosikan kebudayaan.

Fadli menjelaskan, kerja sama tersebut berlangsung pada 2024, sebelum Kementerian Kebudayaan berdiri sebagai kementerian sendiri. Saat itu, urusan kebudayaan masih berada dalam lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Selain itu, menurut Fadli, Raffi Ahmad ketika itu masih berstatus sebagai artis dan belum menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

"Itu kan terjadi di sebelum ada Kementerian Kebudayaan. Waktu itu tahun 2024 ya dan kita juga melihat waktu itu Pak Raffi Ahmad juga belum menjadi pejabat. Masih menjadi bagian dari seorang artis. Dan biasa saya kira, kegiatan-kegiatan untuk promosi kebudayaan seperti itu," kata Fadli kepada awak media di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Baca Juga: ICW Soroti Kontrak Jasa Influencer Rp14,69 Miliar dari 2 Kementerian ke Perusahaan Raffi Ahmad

Dia juga menyebut kerja sama promosi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan. Menurutnya, apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan kontrak, lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menindaklanjutinya.

"Dari yang saya lihat sih tidak. Karena kalau ada temuan pasti ada di-follow up ya. Misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi itu adalah praktik usaha yang biasa, apalagi badan pelayanan umum itu di museum dan cagar budaya," ujarnya.

Fadli menambahkan, sejauh ini pihaknya tidak menemukan hal yang dinilai luar biasa dalam praktik kerja sama tersebut. Dia kembali menegaskan bahwa kontrak itu berlangsung sebelum pembentukan Kementerian Kebudayaan.

"Jadi kita melihat itu satu hal yang biasa-biasa saja dalam praktiknya, kecuali ada hal yang luar biasa. Tapi sejauh ini kita tidak menemukan dalam hal itu. Karena itu terjadi sebelum (ada) Kementerian Kebudayaan tadi ya," tuturnya.

Baca Juga: KKP Buka Suara Soal Kerja Sama Publikasi dengan Perusahaan Raffi Ahmad

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa promosi museum melalui saluran YouTube dan Instagram Raffi Ahmad oleh Kemendikbudristek pada 2024.

Dalam temuannya, ICW mencatat terdapat lima paket pekerjaan yang diikat pada tahun tersebut dengan total nilai mencapai Rp3,9 miliar.

Kontrak tersebut menjadi sorotan karena melibatkan promosi museum melalui platform media sosial milik figur publik. Temuan itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai proses pengadaan dan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi tersebut.