Ini Aturan yang Berlaku Jika Gibran Dimakzulkan

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir apabila memenuhi ketentuan pemakzulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lantas, jika Gibran dimakzulkan, apa yang akan terjadi selanjutnya dan siapa yang berhak menggantikannya?

Mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun, pemberhentian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan perbedaan pandangan politik atau desakan publik. Ada sejumlah alasan konstitusional yang harus dibuktikan melalui proses hukum.

Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Baca Juga: Demo di Depan DPR, Massa Desak Gibran Dimakzulkan

Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang jabatan tersebut.

Proses Pemakzulan Harus Melalui DPR dan MK

Sebelum sampai pada keputusan MPR, terdapat tahapan yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan wakil presiden.

Sesuai Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, pengajuan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang tersebut juga harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Baca Juga: Menkop: Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Konstitusi Sesuai Amanat Pasal 33 UUD 1945

Setelah permintaan diterima, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut dalam waktu paling lama 90 hari.

Apabila MK memutuskan bahwa wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Dengan demikian, putusan MK menjadi bagian penting dalam proses pemakzulan. Namun, keputusan akhir pemberhentian tetap berada di tangan MPR.

MPR yang Memutuskan Pemberhentian Gibran

Setelah menerima usulan DPR, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan paling lambat 30 hari.

Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 mengatur bahwa sidang paripurna MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah seluruh anggota. Keputusan pemberhentian harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.

Sebelum keputusan diambil, wakil presiden yang bersangkutan juga harus diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR.

Jika usul pemberhentian disetujui, Gibran secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Siapa yang Menggantikan Gibran Jika Dimakzulkan?

Apabila Gibran diberhentikan, jabatan wakil presiden akan mengalami kekosongan. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat Presiden Prabowo Subianto ikut diberhentikan atau harus mengundurkan diri.

Hal ini karena UUD 1945 telah mengatur mekanisme tersendiri untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Artinya, apabila Gibran diberhentikan, Presiden Prabowo tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Prabowo juga memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti wakil presiden kepada MPR.

Selanjutnya, MPR akan memilih satu dari dua calon tersebut untuk mengisi jabatan wakil presiden hingga masa jabatan berakhir.

Mekanisme ini berbeda dengan ketentuan apabila presiden dan wakil presiden diberhentikan secara bersamaan. Dalam kondisi tersebut, Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

MPR kemudian menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari untuk memilih presiden dan wakil presiden baru dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

Dengan demikian, apabila hanya Gibran yang diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan, pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Prabowo. Kekosongan jabatan wakil presiden selanjutnya diisi melalui pemilihan oleh MPR berdasarkan dua nama yang diajukan presiden.