Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) Adrianto Pitojo Adhi (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026). KPK memeriksa Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk tersebut terkait dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan barang bukti uang senilai Rp106,3 miliar. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan kepala kantor pertanahan dan tiga saksi lainnya dalam penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, delapan kepala kantor pertanahan akan diperiksa di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya. Sementara itu, tiga saksi lainnya dijadwalkan memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Dalam perkara yang sama, KPK turut memeriksa Ketua Umum GRIB Jaya berinisial HRM sebagai saksi.
Budi menyebut delapan kepala kantor pertanahan yang dipanggil ke Polda Jawa Timur terdiri atas HH selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Pasuruan, WS selaku Kakantah Kabupaten Jombang, SBH selaku Kakantah Kabupaten Lamongan, serta S selaku Kakantah Kabupaten Bojonegoro.
Baca Juga: KPK Periksa Hercules Terkait Kasus Korupsi ATR/BPN
Empat saksi lainnya adalah S selaku Kakantah Kabupaten Blitar, RH selaku Kakantah Kabupaten Madiun, ASP selaku Kakantah Kabupaten Banyuwangi, dan MAS selaku Kakantah Kabupaten Bangkalan.
Adapun tiga saksi yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK yakni PDC yang merupakan sopir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, WT selaku asisten kepala kantor pertanahan tersebut, serta TW sebagai perwakilan hukum PT Summarecon Agung Tbk.
Sebelumnya, pada Selasa, 10 November 2026, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan kepala kantor pertanahan dan satu kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kasus tersebut.
Para saksi itu meliputi RS selaku Kakantah Kabupaten Gresik, WRA selaku Kakantah Kota Surabaya I, AB selaku Kakantah Kota Surabaya II, dan N selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo.
Baca Juga: KPK Periksa Pegawai Gegara Dokumen Kasus Korupsi ATR/BPN Bocor
Berikutnya, NVS selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kakantah Kabupaten Malang, MSL selaku Kakantah Kabupaten Jember, serta BK yang pernah menjabat Kakantah Kabupaten Bogor I dan kini menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.
Penyidikan perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka adalah L selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, SCM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, APA selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, serta RP yang diduga menjadi perantara pihak Summarecon.
Empat tersangka lainnya yakni AS, mantan Bupati Kebumen, FEF alias FA yang menjabat Ketua DPP Partai Golkar, serta dua orang dari pihak swasta berinisial E dan MF.
KPK menduga AS, FEF alias FA, E, dan MF merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN berinisial NW.
Dalam proses penyidikan, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, VEJ selaku Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, serta A yang menjabat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN. Penggeledahan juga dilakukan di sejumlah ruangan direktorat terkait.
Sehari kemudian, tepatnya 18 September 2026, penyidik mendatangi kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan kediaman L di Bekasi. Penggeledahan di kantor perusahaan tersebut kemudian berlanjut ke Kabupaten Bogor pada 21 September 2026.
Selanjutnya, pada 23 September 2026, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Pada 24 September 2026, penyidik melanjutkan penggeledahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta rumah L di Nganjuk.
Penggeledahan terakhir dalam rangkaian tersebut berlangsung pada 29 September 2026 di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
