14 Anggota DPR Fraksi PDIP Usulkan Pemakzulan Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Sebanyak 14 anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, saat menyampaikan sikap fraksinya di hadapan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Dalam penyampaiannya, Dolfie menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Karena itu, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk proses pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, harus berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan," ujar Dolfie.

Dia juga menekankan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden harus berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Dolfie kemudian menyampaikan bahwa jumlah anggota Fraksi PDIP yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat dalam kesempatan tersebut sebanyak 14 orang.

"Dari Fraksi PDIP pengusul hak menyatakan pendapat yang kami sampaikan pada hari ini adalah berjumlah 14 anggota," ungkapnya.