Golkar Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI untuk Pemberhentian Wapres Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Partai Golkar resmi mengajukan hak menyatakan pendapat terkait proses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan tersebut disampaikan oleh 11 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang telah menandatangani usulan untuk membawa proses tersebut ke tahap selanjutnya sesuai mekanisme konstitusi. Daftar nama 11 anggota Partai Golkar yang mengajukan hak menyatakan pendapat telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI, Rabu (11/11/2026)

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan pengajuan hak menyatakan pendapat tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk persoalan legitimasi posisi Wakil Presiden yang sebelumnya telah melalui proses hukum.

Menurut Doli, persoalan yang berkaitan dengan legitimasi posisi Gibran di wilayah hukum pada dasarnya telah selesai setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai. Sudah ada putusan MK dan MA yang linier berkaitan dengan legitimasi posisi Wakil Presiden," kata Ahmad Doli.

Selain persoalan hukum, Doli menyebut pihaknya juga terus mencermati perkembangan dinamika dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menilai terdapat aspirasi masyarakat yang memiliki kecenderungan serupa dengan pandangan sejumlah anggota DPR yang mengajukan hak menyatakan pendapat tersebut.

"Yang kedua, kami juga mengikuti terus dinamika perkembangan di masyarakat yang juga aspirasinya hampir sama," ujarnya.

Baca juga: AHY Tunggu Kejelasan Isu Gibran Mundur dari Kursi Wakil Presiden

Atas dasar pertimbangan tersebut, sebanyak 11 anggota DPR kemudian menandatangani pengajuan hak menyatakan pendapat untuk diproses dalam tahapan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Oleh karena itu, beberapa anggota, 11 anggota yang sekarang menandatangani ini kemudian menyampaikan hak menyatakan pendapatnya untuk diproses pada tahap pemberhentian saudara Wakil Presiden," ungkap Doli.

Ia menjelaskan, langkah tersebut dimaksudkan untuk melanjutkan proses melalui mekanisme ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Sementara itu, Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian melalui proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR.

Adapun Pasal 7C mengatur ketentuan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

Pengajuan hak menyatakan pendapat tersebut menjadi langkah politik konstitusional yang selanjutnya harus melalui mekanisme dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pengajuan oleh 11 anggota DPR tersebut belum dengan sendirinya berarti Wakil Presiden Gibran diberhentikan dari jabatannya. Proses pemberhentian tetap harus mengikuti tahapan konstitusional yang berlaku.