Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules (NTVNews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Hercules Rosario Marshall menjalani pemeriksaan dan klarifikasi selama lima jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Usai diperiksa dan melakukan klarifikasi, ia membeberkan sejumlah informasi terkait kasus dugaan korupsi dan praktik mafia tanah yang menyeret pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pengembang swasta, PT Sumarecon Agung Tbk.
Dalam keterangannya kepada awak media, Hercules menjelaskan bahwa pemanggilan dirinya berkaitan dengan aliran dana sebesar Rp800 juta serta keterlibatan sejumlah pejabat BPN, termasuk Kepala BPN Kabupaten Bogor dan Direktur Jenderal (Dirjen) ATR/BPN yang belakangan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).
"Persoalan hukum yang terkait dengan Rp800 juta dan terkait juga pejabat-pejabat ATR/BPN, Kepala BPN Kabupaten Bogor, dan juga Dirjen ATR yang penting dan lain-lain ditangkap. Karena pada saat itu saya sendiri yang mendampingi tim hukum Grib Jaya dan tim hukum Haluwaris untuk mendatangkan BPN Kabupaten Bogor," ujar Hercules di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Ia menceritakan, saat rombongannya mendatangi Kantor BPN Kabupaten Bogor untuk menuntut penjelasan, Kepala BPN yang bersangkutan tidak berada di tempat dengan alasan sedang menghadap ke Kementerian ATR. Pertemuan tersebut akhirnya diwakili oleh para staf BPN.
Dalam pertemuan itu, Hercules mengaku sempat melayangkan peringatan keras kepada para pegawai BPN agar tidak mengubah status sertifikat hak milik (SHM) warga menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) secara sepihak yang diduga menguntungkan pihak pengembang.
"Eh teman-teman BPN, ini sertifikat-sertifikat hak milik kalian merubah menjadi HGB. Ini bahaya ya. Sebentar, hak milik kalian merubah menjadi HGB. Ini Sumarecon ini, permainannya kotor dan di mana-mana bukan hanya cuman di Bogor saja," tegasnya.
Baca Juga: Hercules Tiba di KPK untuk Diperiksa Terkait Kasus Suap HGB ATR/BPN
Hercules bahkan menuding praktik manipulasi sertifikat tanah oleh pihak pengembang tersebut tidak hanya terjadi di Bogor, melainkan di berbagai wilayah lain seperti Kelapa Gading, Tangerang, Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Manado. Menurutnya, modus operandi yang kerap ditemukan adalah penerbitan sertifikat ganda (double sertifikat), di mana pemilik asli tanah justru dilaporkan secara pidana hingga ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara.
Tidak hanya memperingatkan staf BPN di lokasi, Hercules mengaku langsung menghubungi pejabat tinggi di kementerian terkait guna memperingatkan potensi jeratan hukum dari praktik tersebut.
"Dan langsung juga aku menelepon Dirjen ATR saudara Namri. Dan aku inspektur semua dengar, 'Eh Pak Dirjen, hati-hati, ini tanah sertifikat hak milik dirubah menjadi HGB. Ini hati-hati, nanti kalian persoalan hukum kalian ditangkap semua.' Dan aku inspektur ini semua dengar, maupun anggota-anggota BPN ini, mendengar semua," tutur Hercules.
Tidak lama setelah peringatan dan aksi pengawalan tersebut, KPK dan aparat penegak hukum melancarkan operasi tangkap tangan (OTT). Hercules meyakini penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan kejahatan pertanahan.
Ia juga menyinggung adanya upaya penyelesaian damai yang sempat diinisiasi oleh pihak pengacara dari pihak terkait sebelum penangkapan terjadi. Namun, proses hukum tetap berjalan hingga akhirnya para pejabat BPN dan pihak swasta terjaring penegak hukum.
Menutup keterangannya, Hercules menyatakan telah menginstruksikan kepada tim hukum serta anggota organisasi masyarakat yang dipimpinnya di Kabupaten Bogor untuk mendatangi Kantor BPN Bogor. Instruksi tersebut bertujuan untuk menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh kepada KPK dan Polri atas keberhasilan mereka membongkar sindikat mafia tanah yang melibatkan pejabat ATR/BPN dan pihak korporasi.
"Kalian memanggil anggota Grib yang di Kabupaten Bogor, kalian datangkan ke BPN Bogor untuk mengucapkan terima kasih kepada KPK dan Polri atas berhasilnya penangkapan para mafia-mafia tanah Sumarecon ini, mulai dari Dirjen ATR, maupun Kepala BPN Kabupaten Bogor, dan pejabat-pejabat Sumarecon. Dan ucapkan terima kasih dan sekaligus kalian memberikan dukungan support kepada KPK maupun Polri," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
