Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI (YouTube)
Ntvnews.id, Jakarta - Pimpinan DPR RI menerima sejumlah anggota dewan pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut berkaitan dengan usulan penggunaan hak konstitusional DPR untuk menindaklanjuti polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan HMP digulirkan anggota DPR lintas fraksi setelah muncul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Anggota DPR dari Fraksi PKS sekaligus salah satu pengusul, Mardani Ali Sera, menyebut dukungan terhadap penggunaan HMP terus bertambah. Sejumlah anggota dari berbagai fraksi telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pengusulan tersebut.
Berdasarkan data dukungan yang dihimpun, terdapat 69 anggota Fraksi NasDem dan 11 anggota Fraksi Golkar yang ikut mengusulkan HMP. Dukungan juga datang dari 13 anggota Fraksi PKB dan 12 anggota Fraksi PKS.
Baca Juga: Mardani Sebut Lebih dari 50 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran
"Kami bersyukur inisiatif Hak Menyatakan Pendapat terus menggelinding seperti bola salju. Hari ini kita akan kumpul dan angkanya terus bertumbuh. DPR konsisten harus ada aksi dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung," ujar Mardani, Rabu (11/11/2026).
Di hari yang sama, Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan dukungan terhadap penggunaan HMP. Keputusan tersebut diambil secara bulat dalam rapat pleno fraksi yang diikuti 110 anggota DPR dari PDIP.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan setiap usulan HMP akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, pimpinan DPR perlu mengkaji argumentasi, dasar hukum, jumlah anggota pengusul, serta keterwakilan fraksi sebelum menentukan tindak lanjut.
Apabila persyaratan terpenuhi, hasil kajian akan dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) dan diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan jadwal pembahasan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Dengan demikian, pertemuan pimpinan DPR dengan anggota pengusul menjadi bagian dari proses awal pembahasan usulan HMP. Keputusan mengenai kelanjutan penggunaan hak tersebut masih harus melalui tahapan kelembagaan DPR.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
